Industri yang membeli minyak solar dari Jakarta atau Pontianak sendiri, akan mengambilnya dari Pulau Sambu. Menurut Gunadi, instalasi Pulau Sambu merupakan gudang penyimpanan solar yang disalurkan khusus industri saja, seperti industri di Medan, Batam, dan Kepri, Riau, Jambi, dan Pontianak serta tidak jarang membantu Tanjunguban mendistribusikan ke Jakarta dan Surabaya.

Instalasi Sambu menerima olahan minyak jadi dari pengeboran di Plaju Palembang, Cilacap, dan Natuna, dan kadang mengimpor dari Singapura dan Malaysia. ”Impor dilakukan bila kilang kita dalam perbaikan dan pembersihan, bisa sekali dalam setahun. Pada waktu itu kita pasti kekurangan minyak, sehingga mengimpornya dari sana, karena selain Tanjunguban, instalasi Sambu juga sebagai penyangga kebutuhan minyak industri untuk Indonesia Barat,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam sehari mereka bisa menjual sampai 60 ribu KL minyak, namun itu tergantung nota yang datang dari Batam. ”Misalkan ada nota dari Dumai minta 30 ribu KL, maka akan kita layani. Sama juga dengan kebutuhan PLN di Medan, setiap bulannya kami melepas sebanyak 70 ribu KL,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya mampu memenuhi kebutuhan industri di Indonesia bagian Barat, begitu juga dengan kebutuhan industri di Batam dan Kepri. ”Tidak pernah mengalami masalah, kita punya dua gudang yakni instalasi Sambu dan Tanjunguban,” jelasnya
sumber :batampos.co.id(didi)

Untuk itu, Rahmat berharap, ke depan pemerintah daerah yang ada di Tanjungpinang seperti Pemko dan Pemprov Kepri harus bisa menciptakan peluang dan iklim investasi. ”Iklim usaha yang baik itu ibarat ada gula ada semut. Nah, gula yang menjadi daya tarik itu harusnya bisa diciptakan baik oleh dan melalui intervensi kebijakan pemerintah maupun kreativitas dan entrepreneur pengusaha. Sejauh ini kita tak melihat kebijakan ekonomi yang membuat iklim investasi menjadi lebih sehat,” beber Rahmat lagi.

Sebagai bukti, imbuh Chaidar, sampai sekarang tak jelas tata ruang dan alokasi lahan yang disediakan untuk rencana kegiatan beragam usaha industri maupun perdagangan. Sebab itu sulit untuk mengundang calon investor datang. Kalaupun ada investasi sifatnya lokal dengan nilai investasi yang terbatas. Seperti investor pembangun rumah toko atau rumah sangat sederhana. Itupun masih banyak yang tidak laku karena tidak ada listriknya.

”Selagi belum tumbuh komitmen dari pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat pola kebijakan yang pro bisnis. Maka sangat sulit untuk mengembangkan dunia usaha, perdagangan dan industri di daerah ini. Meskipun tetap ada pertumbuhan tapi tidak terencana dan terancang dengan baik. Apalagi, kreativitas dan entrepreneur swasta tak cukup kuat untuk mempengaruhi dunia usaha dan industri,” tegas Chaidar.

Kebijakan FTZ Sulitkan Warga
Secara terpisah, Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Tanjungpinang H Efiyar M Amin mengatakan, kebijakan FTZ yang diputuskan dari pusat justru semakin menyulitkan masyarakat. Sebab, implementasi regulasi di FTZ BBK tidak semudah yang dibayangkan, regulasi pabean menjadi lebih rumit, sulit dan membingungkan.

Pelaku usaha di Kota Tanjungpinang yang rata-rata pengusaha menengah ke bawah, sangat merasakan kesulitan itu dan imbasnya kepada masyarakat konsumen di luar FTZ. Sekarang ini jangankan memasok barang dari luar negeri seperti Singapura dan Malaysia, barang dari luar daerah pabean ke Tanjungpinang sudah harus mengikuti regulasi FTZ.

Menurut Efiyar, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi atau penanaman modal, membutuhkan iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi juga dipengaruhi kondisi makro-ekonomi suatu negara atau daerah. Investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut, dan adanya iklim investasi yang kondusif. ”Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tarik terhadap investasi, salah satunya tergantung dari kemampuan daerah. Dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” jelas Efiyar.

Hal lain yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan dalam menarik investor, selain makro-ekonomi yang kondusif, adalah adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur secara luas. Hal ini menuntut perubahan orientasi peran pemerintah, yang semula lebih bersifat sebagai regulator, harus diubah menjadi supervisor, sehingga peran swasta dalam perekonomian dapat berkembang optimal. ”Daya tarik investasi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi ekonomi berupa sumber daya alam yang dimilikinya. Tapi juga dipengaruhi oleh pelayanan birokrasi, keamanan, sosial budaya, tenaga kerja, dan sebagainya. Kelemahan di satu faktor, akan mempengaruhi daya tarik investasi secara keseluruhan,” beber Efiyar.

Pemko Tanjungpinang dan Pemprov Kepri sebagai katalisator, advokasi, regulator sekaligus konsumen memiliki potensi sumber daya manusia yang terpendam, dimana terdapat budayawan, penulis, seniman, sanggar seni dan pelaku bisnis yang handal. Pengenalan dan apresiasi terhadap warisan budaya, insan kreatif, dan produk-produk kreatif juga diperluas. Makin luas pengenalan dan apresiasi itu, akan makin luas pula pasar dan dukungan finansial bisa didapat pelaku industri kreatif.

Minta Gubkepri Kembangkan Pariwisata
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri berharap Gubernur Kepri (Gubkepri) HM Sani fokus mengembangkan industri pariwisata sebagai sektor unggulan di antara visi misi Gubkepri ketika ajang kampanye pemilihan Pemilihan Gubernur (Pilgub) beberapa waktu lalu. “Saya masih ingat sesi terakhir salah satu visi Gubkepri mengembangkan maritim. Tapi, tolong diprioritaskan juga dunia pariwisata ini. Sebab, dunia pariwisata mendatangkan devisi untuk negara maupun daerah tanpa merusak kekayaan sumber daya alam (SDA) kita,” pesan Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Promosi Kadin Kepri, Jadi Rajagukguk, kemarin.

Kebijakan provinsi bidang pariwisata ini, kata Jadi, semestinya menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah kota/ kabupaten se-Kepri. Begitu juga dengan segenap stakeholder pelaku industri pariwisata turut dilibatkan demi kesuksesan program tersebut. “Saya berani jamin, asosiasi pariwisata siap membantu Gubkepri mengembangkannya. Apalagi, industri pariwisata ini melibatkan lintas sektoral mulai dari transportasi, perhotelan, makanan, objek wisata, infrasturuktur jalan, dan sebagainya,” terang Jadi

Disebutkannya, Kepri memiliki berbagai keunggulan dan daya saing wisata. Selain objek-objek wisata yang alami, juga memiliki objek-objek sejarah, seni, dan budaya. Potensi lainnya, seperti wisata bahari, wisata budaya, wisata religius, wisata alam, wisata belanja, dan wisata MICE (meeting, incentive, convention, exhibition). ”Keunggulan yang dimiliki Kepri berbeda dengan daerah-daerah lain, termasuk keunggulan secara geografis yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, seharusnya pariwisata Kepri dapat berkembang. Peluang ini harus direbut, tak boleh berpangku tangan,” ingatnya.(didi)

Sejak 2005 hingga 2009, nilai investasi Malaysia sebesar 1,2 miliar dollar AS. Nilai ini jauh lebih besar dari investasi Indonesia di Malaysia yang hanya sebesar 534 juta dollar AS.

Selain investasi, ada 6.000 pelajar Malaysia yang menuntut ilmu di Indonesia. Sebaliknya, pelajar Indonesia yang berada di sana sebanyak 13.000. “Perekonomian dua belah pihak memang berkembang terus dan ke depan trennya akan meningkat,” kata Hatta, Kamis (2/9/2010).

Hatta mengatakan, pemerintah tidak akan memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia meski hubungan kedua negara sedang meruncing. “Soal kedaulatan pemerintah menekankan memang tidak ada negosiasi, tapi pemerintah tetap mendahulukan diplomasi,” katanya.

Hubungan kedua negara memanas setelah insiden penangkapan tiga petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 13 Agustus lalu. Pemerintah Indonesia menyampaikan protes atas penangkapan dan perlakuan buruk terhadap ketiga petugas itu.

Menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin malam, Hatta menyatakan sebagai pernyataan sikap yang bijak. “Saya kira pidato itu menggambarkan pidato yang besar,” ucapnya.

Menurut Hatta, ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Presiden. Pertama, Indonesia tidak pernah kompromi dalam masalah kedaulatan bangsa. Kedua, Indonesia mau segera menyelesaikan perbatasan yang disengketakan antara Indonesia dan Malaysia. “Untuk itu Presiden mendesak agar Malaysia mempercepat agenda itu,” ucap Hatta( didi )

Ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor, Prof DR Ir Made Astawan, MS, mengungkapkan hasil penelitiannya mengenai strategi pola makan yang baik di bulan puasa. Prinsip utamanya, pilihlah makanan yang mengandung indeks glikemik rendah. Makanan dengan IG rendah membantu menurunkan berat badan, mencegah diabetes, mempertahankan rasa kenyang lebih lama, baik untuk diet maupun menaikkan ketahanan fisik.

Yang dimaksud IG adalah laju kenaikan gula darah pada skala 0-100 setelah mengonsumsi pangan berkarbohidrat. Artinya, karbohidrat yang mudah dicerna menghasilkan IG tinggi, sama dengan glukosa darah akan naik secara cepat dan tinggi. Sebaliknya, jika pangan mengandung IG rendah, gula darah naik dengan lambat dan rendah.

Berikut paparan Prof Made tentang strategi makan di bulan puasa, disampaikan dalam acara silaturahmi Soyjoy bersama media di restoran Kembang Goela Jakarta, Rabu (1/9/2010) lalu:

* Saat berbuka, asupan dan distribusi gizi sebesar 10-15 persen dari kebutuhan energi harian. Pilih makanan dan minuman manis seperti teh, jus, atau kurma.

* Tigapuluh menit setelah berbuka aman untuk makanan lengkap, yakni karbohidrat kompleks seperti nasi dari beras merah atau beras pecah kulit, mie, spageti. Komposisinya 30-35 persen dari kebutuhan energi harian.

* Sebelum tidur setelah tarawih, atau sekitar pukul 21.00, utamakan karbohidrat. Sebaiknya hindari serat dan protein tinggi pada waktu ini. Komposisinya 10-15 persen dari kebutuhan energi harian. Anda bisa memakan camilan pada waktu ini. Cari camilan dengan IG rendah agar gula darah tak cepat naik dan turun, seperti camilan dari bahan kedelai dan buah. Hindari biskuit yang memiliki kadar IG tinggi.

* Untuk sahur, makanlah makanan lengkap yang mengandung karbohidrat kompleks dan serat. Komposisinya 40-45 persen dari kebutuhan energi harian. Perbanyaklah buah dan sayur.

“Pentingnya memilih makanan dengan IG rendah berpengaruh pada pelepasan karbohidrat. Dengan asupan makanan IG rendah pelepasan karbohidrat bisa perlahan sehingga stamina tetap terjaga. Hal ini juga mencegah lapar cepat, dan lambung lebih lama penuh,” jelas Prof Made.( didi )

Selanjutnya ia berharap listrik dari Batam ini bisa dialirkan pula ke Bintan yang kini memang sedang krisis listrik.

“Menurut Dirut PT PLN Persero, Pak Dahlan Iskan, listrik dari Tanjung Kasam memang akan dialirkan ke Bintan,.” ujar Gubernur dalam sambutan seremoni peletakan batu pertama (corner stone laying) PLTU Tanjung Kasam “babak baru”.

Bila perlu, lanjut Gubernuri kontraktor Tanjung Kasam juga membangun pembangkit serupa di Bintan. “Perlu diketahui Pulau Bintan lebih luas daripada Pulau Batam, pun termasuk kawasan FTZ,” imbuh Gubernur.

Gubernur yang baru dilantik ini pun mempromosikan Bintan bisa menjadi sasaran investasi jika kebutuhan listrik telah terpenuhi. Gubernur tak lupa mengundang pengusaha China untuk ikut berinvestasi di Kepri khususnya bidang perikanan.

Sejatinya PLTU Tanjung kasam telah mulai di kerjakan sejak tahun 2007, namun terkendala. Dongfang Electric Corporation, rekanan awal PT TJK Power yang akan membangun PLTU menaikkan harga kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi. Karena itulah maka PT TJK Power memutus kontrak kerja.

Pada langkah baru ini PT TJK Power menggandeng perusahaan China juga, bernama China Huadian Engineering Company Ltd (CHEC). CHEC berhasil memenangi tender terbatas mengalahkan perusahaan lain dari Korea, India, Jepang dan China sendiri ( didi )

Menyusul memanasnya hubungan antara Indonesia-Malaysia akhir-akhir ini, Sukri menilai sudah saatnya pemerintah berpikir ulang untuk lebih perhatian terhadap situasi di wilayah-wilayah perbatasan. Salah satunya dengan mengerahkan lebih banyak anggota TNI AD maupun TNI AL sehingga negara lain pun lebih segan ketika memasuki wilayah teritorial kita.

Yang tak kalah penting, pemerintah pun perlu meningkatkan insentif bagi aparat yang kini telah bertugas di daerah-daerah perbatasan. Peningkatan uang “ransum” itu diharapkan juga mampu meningkatkan profesionalitas kinerjanya.

Di Kepri sendiri Sukri menilai banyak wilayah yang langsung berbatasan langsung dengan negara tetangga, namun tidak ada perhatian sama sekali. Padahal di wilayah tersebut sangat potensial muncul konflik akibat masih lemahnya pemahaman terutama warga sipil dalam menyikapi persoalan antar negara.( DIDI )

Ali Ibrahim langsung mengecek bording pass khusus mengontrol penumpang yang dikeluarkan oleh petugas Syahbandar PDS. Selain itu juga mengecek kesiapan operator kapal dalam mengatisipasi lonjakan penumpang.

“Kita ke sini untuk melihat langsung pesiapan di pelabuhan dalam menghadapi lonjakan arus mudik, termasuk bording pas khusus untuk mengontrol penumpang,”ujar Ali Ibrahim.

Menurutnya setiap fery yang akan berangkat menimal lama perjalanan empat jam ke tempat pelabuhan yang dituju. Jika diatas delapan jam fery tersebut harus singah terlebih dahulu ke pelabuhan lain.

“Semua ini untuk keselamatan selama dalam perjalanan dilaut. Jika melanggar maka fery atau operatornya akan ditindak tegas,”terang Ali Ibrahim.( didi )

Bahkan operator kapal maupun beberapa organisai pelayaran seperti Indonesia National Shipowners Association (INSA) Batam dan lainnya sudah mengajukan untuk diperbaiki kepada pihak pengelola yakni Otorita Batam.

Jika tidak cepat diganti atau diperbaiki kedua ponton tersebut sangat berbahaya bagi penumpang yang naik maupun yang turun dari feri saat bersandar. Apalagi akan mengahadapi arus mudik lebaran Idul Fitri 1431 H.

Penasehat INSA Batam, Asmadi membenarkan bahwa ponton tersebut sudah 20 tahun tidak pernah diganti. Pihaknya dan operator kapal lainnya serta INSA mengkhawatirkan terajadinya kecelakaan saat penumpang naik atau turun dari feri didua ponton yang ada itu.

Untuk itu pihaknya meminta kepada pihak terkait baik itu Badan Pengusahaan (BP) Batam maupun melalui Pemko Batam untuk memperhaitiakan masalah ini.

Jika tidak diganti ponton tersebut dikahwatirkan bisa ambruk saat penumpang yang menunggu untuk naik ke fery akan berdesakan, sehingga menimbulkan kecelakaan bagi penumpang. Hal ini juga dikahwatirkan bagi penumpang yang baru tiba dan menunggu barang bawaan diturunkan dari atas kapal.

“Kekahwatiran kita terjadinya kecelakaan mulai arus mudik dan arus balik lebaran Idul Fitri 1430 H tahun lalu. Namun kekahwatiran kita juga kembali dirasakan pada Idul Fitri 1431 H. Karena kodisi Ponton saat ini sangat mengkahwatirkan sekali,”terangnya ( didi )

Demikian dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Jumat (27/8/2010). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

“Dalam salah satu poin surat tersebut, Presiden telah mengundang Perdana Menteri Malaysia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan untuk menghindari kemungkinan apa pun,” katanya.

Dia mengatakan, Presiden telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Presiden telah menandatangani surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia berikut meningkatnya ketegangan dalam hubungan di antara kedua negara,” katanya.

Dia mengatakan, Presiden Yudhoyono telah meminta penyelesaian damai masalah sehingga semangat persahabatan hubungan Indonesia-Malaysia dapat dihidupkan kembali. “Presiden juga menyerukan untuk melakukan pembicaraan tentang isu-isu perbatasan. Itu adalah hal yang paling penting. Itulah dua poin penting dalam surat itu,” katanya.

Dia mengatakan, perundingan rinci tentang masalah perbatasan dengan Malaysia akan berlangsung pada pertemuan tingkat menteri luar negeri pada tanggal 6 September 2010. “Kedua negara telah sepakat untuk mempercepat pembicaraan perbatasan,” katanya

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, Sentot Priyatno, Kamis (26/8). Ia menjelaskan, dibanding dengan tahun lalu, jumlah pelaporan kasus rabies akibat gigitan anjing yang masuk ke Distan Pekanbaru, tahun ini mengalami penurunan. Tahun lalu jumlah pelaporan kasus gigitan anjing mencapai kurang lebih 40 kasus, 19 kasus di antaranya dinyatakan positif. Tahun ini , jumlahnya menurun dari yang melaporkan gigitan anjing 29 kasus setelah diperiksa yang positif hanya 10 kasus.

“Tren ketertularan penyakit rabies tahun ini cenderung turun dibandingkan tahun lalu, terbukti tahun ini hanya da 10 kasus yang positif dari 29 pelaporan digigit anjing,sementara tahun lalu jumlahnya mencapai 19 kasus yang positif, ” urainya.

Menurut dia, terjadinya penurunan kasus rabies ini dimasyarakat dikarekan mulai gencarnya petugas peternakan untuk melakukan sosialisasi sekaligus penyuntikan hewan liar yang bisa menularkan rabies. “Kami rutin melakukan penyuntikan vaksin ke hewan anjing, kera, dan kucing kedaerah pinggiran seperti Rumbai,Rejosari dan Labuh Baru Barat,” tegasnya.

Pihak Malaysia justru menuntut Indonesia untuk meminta maaf atas aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Bendera di Jakarta. Dalam aksinya, Bendera mencoba membuang kotoran manusia ke depan kantor Kedutaan Malaysia di Jakarta dan melakukan pembakaran bendera Malaysia.

“Kami yakin tindakan tidak terhormat yang ditunjukkan kepada Malaysia itu, pemerintah Indonesia tidak memberikan sanksi,” kata Anifah, Jumat (27/8). “Jika Jakarta mendukung kelompok ini (Bendera), kami akan meminta penjelasan. Pemerintah Indonesia harus menindaki kelompok ini.”

Anifah mengatakan, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah mengungkapkan kekecewaannya atas aksi demo itu. Seperti dilansir media New Straits Times, Anifah juga menasehati sejumlah media yang datang ke Wisma Putra Kamis (26/8) kemarin untuk berpegang pada fakta dan kode etik, sementara pihak Malaysia akan menghormati kebebasan mereka.
sumber:mediaindonesia.com

Melalui Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman, mereka bahkan mengancam mengeluarkan travel advisory (mengimbau warganya tidak terbang ke Indonesia). Media-media Malaysia membeberkan bahwa pemerintah di sana mulai kehabisan kesabaran terkait dengan aksi demonstrasi di Kedubes Malaysia di Jakarta.

Datuk Seri Anifah mengecam dan meminta Indonesia bertindak tegas terhadap berbagai aksi unjuk rasa tersebut. Misalnya, pelemparan kotoran dan pembakaran bendera Malaysia oleh demonstran. ”Kita tidak memaafkan apa yang Indonesia lakukan. Dua kesalahan tidak dapat dibenarkan. Saya tidak berpikir akan mendorong Malaysia melakukan hal yang sama, membakar bendera dan melemparkan kotoran. Bahkan, kami akan menghentikan mereka dari hal itu,” katanya seperti dilansir The Star.

Anifah mengingatkan, hubungan bilateral kedua negara bakal terganggu jika situasi di Indonesia memburuk. ”Kami akan memantau situasi. Jika perlu, kami mengeluarkan travel advisory,” kata Anifah dalam konferensi pers Rabu (25/8) seperti dikutip harian The New Straits Times.

Anifah kembali mengkritik bahwa Malaysia tak ingin menjadi korban masalah politik dalam negeri Indonesia. ”Indonesia memiliki masalah rumah tangga sendiri. Tapi, kami tidak ingin Malaysia menjadi korban,” tegasnya. Karena itu, Anifah memerintahkan Kedubes dan Konsulat Malaysia memperketat pengamanan. ”Mereka harus membuat blokade sehingga objek yang dibuang tidak akan mencapai kedutaan,” katanya.

Anifah mengatakan, aksi demonstrasi dan ancaman terhadap warga Malaysia di Indonesia dapat menciptakan persepsi negatif di masyarakat. ”Dalam hubungan internasional, kita harus memberi dan menerima. Tapi, lebih dari itu, kita harus melindungi integritas negara kita,” imbuhnya.

Itu merupakan pernyataan paling keras yang dilontarkan pejabat Malaysia berkenaan dengan rangkaian demonstrasi di Jakarta sejak awal pekan ini. Kelompok Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia. Mereka mengecam penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Polisi Laut Malaysia (MPM) di perairan Tanjung Berakit, Bintan, 13 Agustus 2010.

Mereka ditangkap tidak lama setelah menahan tujuh nelayan Malaysia yang diduga kuat masuk wilayah kedaulatan RI secara ilegal. Namun, aksi protes di depan Kedubes Malaysia Senin lalu (23/8) berlanjut dengan tindakan melempar tinja serta menginjak-injak dan membakar kain yang mirip bendera Malaysia, Jalur Gemilang.

Rabu lalu (25/8) protes keras juga berlangsung di Jakarta. Massa dari Bendera berunjuk rasa di dua perusahaan besar Malaysia di Jakarta. Kantor perusahaan minyak Malaysia, Petronas di Jalan Sudirman dan kantor Bank CIMB di Jalan Gatot Subroto.

Rangkaian aksi itu mengundang kemarahan Malaysia. Tidak hanya pejabat, sejumlah organisasi di negeri jiran menyatakan protes atas demonstrasi anti-Malaysia di Indonesia yang menjurus ke penghinaan.

”Malaysia adalah bangsa yang penyabar. Harus ada tindakan untuk memastikan bahwa demonstrasi bisa dikendalikan sebelum bangsa Malaysia kehilangan kesabaran,” kata Anifah dalam pernyataan yang dikutip harian The New Straits Times, Rabu lalu.

Anifah pun memanggil Wakil Duta Besar RI Tatang Razak untuk menyampaikan protes atas provokasi yang terjadi di Jakarta karena merupakan penghinaan kepada Malaysia. ”Demonstrasi dan tindakan-tindakan yang tidak terhormat itu telah menyakiti Malaysia,” kata Anifah.

Hingga kemarin, kecaman atas aksi para demonstran Indonesia itu terus menghiasi pemberitaan media-media Malaysia. Bahkan, sejumlah harian mengangkat soal hilang kesabaran itu sebagai judul artikel. Harian The Star misalnya, menulisnya dengan judul Malaysia Losing Patience after Demos in Jakarta Embassy.

“Pemerintah telah mengingatkan bahwa kesabarannya semakin tipis menyusul aksi protes kasar oleh sekelompok warga Indonesia terhadap negara ini,” begitu kalimat pembuka pemberitaan The Star.

Dituliskan The Star dalam situsnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Datuk Seri Anifah Aman mengatakan, demonstrasi seperti itu, termasuk pembakaran bendera dan pelemparan tinja bisa membahayakan hubungan bilateral.

”Kita sudah sampai pada titik di mana ini di luar kesabaran kita,” tegas Anifah pada konferensi pers di Putra Jaya seperti diberitakan The Star kemarin (26/8). Harian Malaysia Kini juga mengangkat judul serupa. KL ‘Out of Patience’ after Indonesia Protests, begitu judul artikel di situs Malaysia Kini.

”Malaysia menyatakan telah hilang kesabaran dan mengirimkan surat protes ke Indonesia menyusul demonstrasi yang dipicu masalah maritim di mana kotoran manusia dilemparkan ke kedutaannya di Jakarta,” demikian tulis Malaysia Kini dalam headline-nya.

Lagi-lagi, New Straits Times menurunkan tajuk dengan mengutip pernyataan Menlu Anifah. ”Warga Malaysia berkepala dingin dan sabar. Sesuatu harus dilakukan untuk memastikan demonstrasi di sana terkendali sebelum warga Malaysia kehilangan kesabaran mereka,” ujar Anifah.

Kecam SBY

Pemerintah RI masih menahan diri untuk tidak menanggapi komentar Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman. Pemerintah justru meminta para demonstran tidak melakukan kekerasan. “Saya tidak ingin menanggapi itu,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (26/8).

Djoko mempersilakan masyarakat memprotes Malaysia asal sesuai dengan aturan. “Saya selalu sampaikan dari dulu, demo, melakukan aspirasi, diberi ruang dan kesempatan. Tetapi, yang tidak melanggar aturan. Itu saja kuncinya. Terjemahkan sendiri itu,” ujar Djoko.

Dia juga membantah bahwa pemerintah terlalu lembek dalam menghadapi Malaysia. Pernyataan Menlu Marty Natalegawa dinilai sudah tegas seperti diungkapkan dalam rapat dengan Komisi I DPR. “Jawaban Pak Marty itu tidak lembut, keras memang,” kata Djoko.

Pemerintah RI telah melayangkan nota protes atas insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tersebut. Sayang, hal itu belum direspon serius Malaysia.

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin melayangkan kritik keras kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden dinilai tak responsif terhadap persoalan kedaulatan yang sangat sensitif.

Dia menyindir, selama ini presiden terkesan lebih responsif terhadap isu-isu kecil. “Video mesum ditanggapi. Tapi, untuk isu kedaulatan seserius ini, kenapa tidak menggelar konferensi pers dan mengambil langkah?” gugatnya.

Kepada pemerintah Malaysia, dia juga mengingatkan agar tidak lagi meremehkan Indonesia. Sebab, jika hal itu terus dilakukan, pertentangan kedua negara akan sulit dihindari. “Jangan lagi bergaya seperti OKB, orang kaya baru, karena yang rugi nanti juga mereka sendiri,” imbuhnya.

Politisi Senayan meminta pemerintah tidak menanggapi ancaman Menlu Malaysia itu. “(Travel advisory) itu hanya isu pemutarbalikan fakta. Pemerintah jangan terpancing,” kata Ahmad Muzani, anggota Komisi I dari FP Gerindra, kemarin (26/8).

“(Travel advisory) itu hanya isu pemutarbalikan fakta. Pemerintah jangan terpancing,” kata Ahmad Muzani, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (26/8).

Menurut Muzani, Malaysia sedang menggulirkan isu politik yang berbahaya. Konteks Malaysia mengeluarkan ancaman berdasar aksi itu sebaiknya tidak ditanggapi pemerintah. Sebab, hal itu bukan substansi masalah. Pemerintah harus bersikukuh bahwa Malaysia telah melanggar karena menangkap tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Aksi demonstrasi itu persoalan pinggiran. Pengalihan isu. Itu tidak akan terjadi jika Malaysia tidak melanggar,” jelasnya.

Pengalihan isu itu hanya akan memaksa pemerintah Indonesia meminta maaf. Menurut Muzani, Malaysia sudah sangat terpojok dengan tekanan dan kritik yang muncul dari warga Indonesia. “Kita tidak boleh terpancing. Substansinya adalah masalah kedaulatan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, pemerintah perlu segera melakukan langkah sebagaimana rekomendasi komisi I. Pemerintah dituntut tidak terlalu lunak kepada pemerintah Malaysia. “Kita harus melakukan langkah supaya Malaysia tidak meremehkan Indonesia,” kata Pram.
sumber : jawapos.com

Selain itu, jalan tersebut juga minim penerangan dan pada sejumlah titik hingga kini masih belum tersentuh perbaikan.

Berdasarkan pantauan, Selasa (17/8), pengerjaan perbaikan jalintim agak lambat, antara lain di ruas sekitar Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau. Selai itu juga di Km 75-85 Kecamatan Sorek, Japura, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Termasuk perbaikan jalan dilakukan di daerah perbatasan Kabupaten Tanjabar, Jambi.

“Memang masih banyak kerusakan jalan di sekitar perbatasan Riau-Jambi. Namun antisipasi akan kami lakukan,” kata staf Sub Dinas Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Riau Faisal.

Sejauh ini kerusakan parah ditemukan di titik Simpang KAA Kecamatan Belilas, Kabupaten Indragiri Hulu dan daerah Selensen, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kerusakan yang sudah lama terjadi ini masih belum juga tersentuh perbaikan. Sejumlah kendaraan berat dan bus penumpang dari Pulau Jawa terpaksa harus ekstra hati-hati melintasi kubangan di jalan yang rusak tersebut.

“Biasanya setiap akhir pekan banyak WN Malaysia yang datang ke Batam untuk berlibur. Akan tetapi, pekan ini tidak ada satu pun warga Malaysia yang datang ke daerah ini. Mungkin mereka juga waspada dengan pemberitaan soal penangkapan petugs DKP tersebut,” kata ketua Himpunan Masyarakat Bima Kota Batam Abdul Harris Salam,Dia mengatakan perlakuan Police Marine Malaysia (PMM) sudah keterlaluan sehingga WN Malaysia yang selalu berlibur ke daerah ini harus diberikan peringatan betapa Indonesia sangat mencintai kedamaian, namun tidak mau diinjak-injak oleh bangsa lain, khusus oleh negara tetangga Malaysia.

Aksi sweeping juga dilakukan dari rumah ke rumah warga yang ada di Batam. Sebab, banyak WN Malaysia memiliki isteri simpanan di perumahan warga di Batam. Biasanya WN Malaysia ramai datang ke Batam bila akhir pekan, selain menjenguk isteri simpanannya sekalian berlibur.

Hal senada juga dikatakan oleh ketua Aliansi Gerakan Pemuda Islam (AGPI) Kota Batam, Zakaria Nurdin, Mereka tetap akan memantau tempat-tempat yang sering dikunjungi WN Malaysia bila datang berkunjung ke daerah ini. Aksi ini menurut mereka adalah aksi solidaritas bahwa bangsa Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh petugas kepolisian Malaysia.

“NKRI harus dipegang teguh. Tidak ada sejengkal pun tanah kita akan diberikan kepada antek-antek penjajah itu,” tegasnya

sumber :mediaindonesia.com

“Surat pemintaan itu sudah saya teken hari ini. Kemungkinan Rabu (18/8) baru disampaikan kepada bupati, isinya permintaan penghentian penambangan granit PT Saipem,” kata Wakil Ketua DPRD Karimun Rasno di Tanjung Balai Karimun, Senin (16/8).

Rasno mengatakan, permintaan itu disampaikan ke bupati karena kegiatan penambangan granit oleh perusahaan berbendera Italia itu tidak mengantongi izin tambang.

“Perusahaan itu bergerak di bidang industri galangan kapal. Kalau terdapat kegiatan penambangan, maka perusahaan tersebut harus mengantongi izin tambang,” katanya.

Menurut dia, penutupan sementara kegiatan penambangan itu bertujuan untuk menyelamatkan aset daerah. Batu granit yang dieksploitasi, meski untuk kepentingan perusahaan itu sendiri seyogianya memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Sampai saat ini, kegiatan itu tidak pernah memberikan retribusi tamban ke kas daerah. Sementara, izin yang diberikan bukan untuk eksploitasi sumber daya alam, melainkan izin pemanfaatan lahan untuk galangan kapal,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam surat tersebut, dewan juga meminta agar pemerintah daerah menghitung jumlah batu granit yang telah diekploitasi untuk penentuan besarnya retribusi yang harus dibayar pihak perusahaan.

“Perusahaan harus tetap melunasi retribusi dari batu granit yang telah dieksploitasi,” katanya.

Sebelumnya, DPRD telah menginspeksi kegiatan tambang PT Saipem, batu granit yang dihasilkan dimanfaatkan perusahaan untuk pembangunan sarana infrastruktur seperti jalan, drainase, perumahan karyawan dan lainnya.

DPRD juga meminta manajemen Saipem untuk memperlihatkan izin tambang serta izin lainnya untuk memastikan apakah kegiatan penambangan tersebut sudah sesuai ketentuan.

“Sejak permintaan itu kami sampaikan, Saipem tidak pernah menyerahkan perizinan yang kami minta. Sikap perusahaan seperti ini jelas merupakan pelecehan bagi dewan,” tambah Rasno.(didi)

“Kita punya alasan untuk menetapkan bencana banjir di Merangin sebagai bencana nasional, karena dampak banjir telah menimbulkan kerugian yang sangat besar,” katanya di Bangko, Ibu Kota Merangin, Senin (16/8).

Bupati menjelaskan, kerugian akibat bencana yang terjadi pada Sabtu (14/8) sekitar pukul 02:00 WIB itu diperkirakan mencapai Rp40 miliar karena telah merusak jembatan, ratusan rumah warga, dan areal persawahan serta jalan.

Pemkab Merangin telah meluncurkan bantuan berupa makanan, obat-obatan dan alat berat ke lokasi bencana dan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pada Sabtu (14/8) banjir bandang menyapu sembilan desa di Kabupaten Merangin meliputi Desa Muara Kibul, Ngaol, Pulau Tebakar, Tanjung Beringin, Muara Langeh di Kecamatan Tabir Barat.( didi )

Kemudian Desa Muaro Jernih, Muaro Seketuk, Rantau Ngarau dana Desa Pulau Aro di Kecamatan Tabir Ulu. Kerusakan terparah terjadi di Desa Pular Terbakar, Kecamatan Tabir Barat, akses jalan di desa itu banyak yang rusak dan hampir putus akibat terjangan air, bahkan salah satu rumah toko yang ada di bibir jalan itu hilang karena ambruk dan masuk ke dalam sungai.

Selain itu, bangunan SD Negeri 106 di desa itu juga porak poranda diterjang air. Lumpur dan sampah-sampah kayu yang dibawa banjir memenuhi ruangan kelas, meja kursi dan perlengkapan sekolah lainnya berhamburan.

Kerusakan lainnya dialami jembatan gantung yang menghubungkan Desa Pulau Tebakar dengan desa lainnya di seberang sungai. Kondisi jembatan gantung ini miring dan nyaris putus karena salah satu tali penyangganya putus.

Kondisi tak jauh berbeda terlihat di Pondok Pesantren di Desa Muara Langeh, Kecamatan Tabir Barat. Beberapa pondok belajar sekaligus tempat menginap para santri terjungkal akibat terjangan banjir.

Tidak hanya kerugian infrastruktur, sebagian masyarakat juga merasa kehilangan ternak seperti ayam, kambing, dan kerbau. Sementara itu kondisi perkampungan warga di Desa Pulau Tebakar mengalami kerusakan paling parah dari desa lainnya.

Hingga Selasa (17/8), ke-7 nelayan Malaysia itu belum ditetapkan sebagai tersangka dengan pertimbangan kemanusiaan. Kapal-kapal nelayan Malaysia yang ditangkap di Tanjung Berakit, Bintan, Kepri, itu menurut data yang diperoleh Polda Kepri berada di perairan Indonesia. Jadi, mereka benar telah melakukan pencurian ikan di laut Indonesia.

“Ini yang harus ditegaskan. Mereka telah mengaku mengambil ikan di perairan Indonesia. Kami tidak secepat itu menetapkan mereka sebagai tersangka, harus ada proses terlebih dahulu. Kami heran mengapa secepat itu mereka menetapkan warga negara kita sebagai tersangka. Cuma untuk saat ini keberadaan kapal ikan nelayan itu tidak diketahui,” kata Direktur Polair Polda Kepri Ajun Komisaris Besar Yassin Kosasih, Selasa (17/8).

Tidak itu saja, ke-7 nelayan Malaysia tersebut tidak dipenjara, namun ditempatkan dalam ruangan ber-AC yang ada di kantor Polair di Sekupang, Batam. Selain diberikan makanan, nelayan itu juga diberikan rokok, baju, dan bebas keluar masuk ruangan tanpa dikawal petugas.

Kapal-kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di teritorial Indonesia berdasarkan catatan KKP antara lain berkode lambung JHF 6532 berada di posisi 01-22-3906 LU dan 104-28-8681 BT, JHF 8442 berada di posisi 01-22-2186 dan 104-31-3188 BT, dan JHF 6367 ditangkap pada posisi 01-21-0436 LU dan 104-3009437 BT.

Kapal dengan kode lambung JHF 5320 pada posisi 01-20-0187 LU dan 104-29-4183 BT. Kapal dengan kode JHF 5280 diamankan pada posisi 01-16-8937 LU dan 104-27-8178 BT. Ke-5 kapal Malaysia tersebut jelas telah menangkap ikan di perairan Indonesia.

Namun ketika dikonfirmasi soal tukar menukar tahanan tersebut, dia menolak untuk berkomentar karena hal itu belum jelas benar masalahnya. Sebab, tujuh nelayan Malaysia itu secara hukum telah melanggar konstitusi Indonesia, sedangkan posisi pegawai Dinas Kelautan Perikanan Riau sedang menjalankan tugas.

“Kalau dikatakan tahanan, ketiga pegawai DKP itu sedang menjalankan tugas. Ketujuh nelayan tersebut tertangkap basah mencuri ikan. Mana yang kuat?” tukasnya.

Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto mengatakan pihaknya telah menyerahkan masalah hukum tujuh nelayan tersebut kepada pemerintah pusat. Soalnya, bukan wewenang daerah jika sudah diselesaikan goverment to goverment dan ketiga petugas sudah dibebaskan oleh tim negosiator KKP. ( didi )

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Amar Kadir, mengatakan, impor gula kristal putih seharusnya tidak perlu dilakukan bila terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri. “Toh ada gula rafinasi di dalam negeri yang produksinya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gula masyarakat,” katanya, Senin, 16 Agustus.

Amar menilai penggunaan gula rafinasi untuk konsumsi langsung masyarakat aman, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Gula rafinasi telah memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Gula rafinasi kini telah diproduksi salah satu pabrik pengolahan raw sugar di Makassar dengan bahan baku impor. Menurutnya, penggunaan gula rafinasi tidak akan memengaruhi produksi gula kristal putih dengan bahan baku gula tebu petani.

Sulsel sebenarnya juga memproduksi gula kristal putih dari pabrik gula yang beroperasi di beberapa kabupaten. Hanya saja, kata Amar, produksinya masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan gula masyarakat.

Peredaran gula rafinasi selama ini hanya dikhususkan untuk industri makanan dan minuman. Penggunaannya masih dilarang untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Masyarakat masih disarankan menggunakan gula kristal putih.

Penggunaan gula rafinasi dalam jumlah besar, kata dia, dikhawatirkan dapat mengurangi produksi gula tebu petani karena bahan bakunya masih diimpor. Nah, bila penggunaan gula rafinasi semakin meluas, maka produksi dan pendapatan petani tebu bisa anjlok bahkan mati.

Amar mengaku akan segera melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perdagangan untuk menjaga stabilitas pasokan gula dalam negeri terutama peredaran wilayah Sulsel. “Kalau terjadi kekurangan gula nasional, gelontorkan saja gula rafinasi,” katanya.(didi)

Pesawat-pesawat perang F-35 itu diperkirakan akan diserahkan antara 2015 dan 2017, kata seorang pejabat pertahanan Israel. Beberapa pejabat Israel telah membicarakan mengenai musuh lama negara itu, Iran, yang secara potensial telah mengembangkan senjata nuklir pada pertengahan dasawarsa. Negara Yahudi itu memberi kesan bahwa pesawat-pesawat F-35 tersebut tidak akan digunakan untuk aksi pencegahan, tapi lebih untuk menyokong penangkisan negara itu.

Satu pernyataan kementerian itu mengatakan Barak “telah menyetujui pada prinsipnya rekomendasi Pasukan Pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan untuk maju terus” dengan pembelian tersebut. Pesawat-pesawat tempur siluman itu, dibuat oleh Lockheed Martin Corp, akan memberi Israel keunggulan udara yang berlanjut dan memelihara kemajuan teknologi di wilayah kita, kata Barak seperti dikutip dalam pernyataan tersebut.

Pejabat pertahanan itu mengatakan Israel telah merencanakan untuk membeli pada awalnya 20 pesawat, yang diperkirakan harga seluruhnya mencapai US$2,75 miliar yang akan ditutup dengan pemberian tahunan pertahanan AS sebesar US$3 miliar. Beberapa pejabat memprediksi persetujuan akhir dari perjanjian itu dapat diberikan pada akhir September oleh panel para menteri pemerintah Israel. Israel akan menjadi negara asing pertama yang akan menandatangani perjanjian untuk membeli F-35, atau Pesawat Tempur Serang Bersama, di luar delapan mitra internasional yang telah membantu mengembangkan pesawat itu
sumber: media indonesia.com