Keterangan Gambar : Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait. /arsip BP Batam

KORANBATAM.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan humanis, transparan, dan persuasif dalam proses penyiapan lahan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di kawasan Rempang-Galang. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum sekaligus menghormati hak-hak masyarakat setempat.

Lahan seluas 18,5 hektare yang disiapkan untuk fasilitas pendidikan unggulan tersebut berdiri di atas area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) resmi milik BP Batam.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan bahwa komunikasi terbuka menjadi kunci utama dalam meminimalisir potensi konflik di lapangan. Pihaknya secara intensif telah menggelar dialog langsung dengan warga sekitar untuk menyerap aspirasi mereka.

“Setiap pembangunan perlu dilakukan melalui komunikasi terbuka yang baik. Sejak awal, BP Batam memilih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif guna mendengar langsung aspirasi masyarakat sekitar kawasan Sekolah Terintegrasi Merah Putih,” ujar Ariastuty, Minggu (16/8/2026).

Tuty, sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa, serangkaian pertemuan telah dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu momen krusial terjadi saat dialog langsung antara warga dan Wakil Kepala BP Batam pada 21 Juli 2026 di Kantor Pemerintah Kota Batam.

Proses Verifikasi Dokumen Lahan

Dalam proses pendataan teknis, BP Batam mencatat terdapat empat warga yang mengajukan klaim atas sebagian area yang masuk dalam peta perencanaan pembangunan. Menanggapi hal tersebut, BP Batam secara terbuka memberikan kesempatan kepada warga terkait untuk menyerahkan bukti legalitas kepemilikan atau penguasaan tanah guna diverifikasi.

Hingga saat ini, dua dari empat warga telah menyerahkan dokumen resmi mereka untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, BP Batam tetap membentangkan ruang dialog bagi dua warga lainnya yang belum menyerahkan berkas pendukung.

“BP Batam menghormati setiap penyampaian warga dan memberikan ruang untuk menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penguasaan lahan. Apabila hasil verifikasi membuktikan adanya hak yang diakui secara hukum, penyelesaiannya tentu akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Tuty menegaskan.

Ia menjamin seluruh proses kesiapan lahan dilakukan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak tanpa ada yang dirugikan sepihak.

Klarifikasi Isu Pengamanan di Lapangan

Menanggapi berbagai spekulasi dan informasi simpang siur yang beredar di media sosial terkait kabar "pematokan lahan", Tuty memberikan klarifikasi tegas. Ia menjelaskan bahwa keberadaan personel Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam di lokasi murni untuk menjalankan tugas pengamanan aset area HPL negara.

Masyarakat imbau untuk tidak menelan informasi secara mentah-mentah dan selalu melakukan verifikasi faktual sebelum menarik kesimpulan.

“Terkait informasi mengenai pematokan, kami memastikan keberadaan personel Ditpam di lokasi merupakan bagian dari pelaksanaan pengamanan area HPL sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki,” jelasnya.

Jaminan Akses Pendidikan Anak Rempang-Galang

Pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas serta mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Batam, khususnya bagi anak-anak di kawasan Rempang-Galang.

Fasilitas ini nantinya akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana modern untuk menunjang tumbuh kembang siswa dalam menghadapi tantangan zaman.

“Harapan kami adalah bagaimana anak-anak di Rempang-Galang mendapat jaminan pendidikan yang layak dan berkualitas sebagai bekal menghadapi era yang semakin maju. Pembangunan ini ditujukan penuh untuk manfaat generasi muda di masa mendatang,” pungkas Tuty.

 

 

(Redaksi KoranBatam)

---

▴-▴ ▴JNE BATAM▴ ▴-▴