- RUPST CIMB Niaga Setujui Laporan Tahunan-Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025
- Pertamina Patra Sumbagut Hadirkan Pasar Murah untuk 1.000 Warga di Padang
- Investasi Digital Menguat, BP Batam Dukung Proyek Pusat Data DayOne-PLN Batam
- Volume Peti Kemas Tumbuh Jumlah Penumpang Melonjak
- Tim Terpadu Batam Tertibkan Bangunan Ilegal di Kurahan Sei Binti Sagulung
- Iptu Yuli Endra Raih Penghargaan usai Ungkap Penyelundupan PMI Ilegal
- Kodaeral IV Hadiri Pelepasan Jamaah Calon Haji Batam 2026 ke Tanah Suci
- Jawab Kebutuhan Peserta, Direksi Baru BPJS Kesehatan Beberkan 8 Program Andalan
- Saling Besinergi Jaga Ketahanan Energi
- Kepala BP Batam Jadi Narasumber Kuliah Kerja Pasis Seskoau Tahun 2026
Di Hadapan Menteri Purbaya, BP Batam Tegaskan Komitmen Benahi Persoalan Investasi

Keterangan Gambar : Kepala BP Batam, Amsakar Achmad (tengah) bersama Wakilnya, Li Claudia Chandra (kiri) saat menghadiri sidang aduan kanal Debottlenecking Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu RI, Jakarta, Jumat (13/3/2026). /arsip BP Batam
KORANBATAM.COM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad bersama Wakilnya, Li Claudia Chandra menghadiri sidang aduan kanal Debottlenecking Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Kehadiran Amsakar dan Li merupakan wujud komitmen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan perizinan maupun operasional yang dihadapi pelaku usaha secara cepat.
Beragam permasalahan investasi menjadi pembahasan utama dalam forum ini mulai dari Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), pengalokasian lahan hingga percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di hadapan Menkeu RI, Purbaya, Amsakar dan Li pun menegaskan komitmennya untuk membenahi berbagai persoalan tersebut guna mendorong iklim investasi inklusif dan transparan.
“Masukan dari Menteri Keuangan akan kami tindak lanjuti agar pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam semakin meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah,” ujar Amsakar.
Merespons soal RKKPR, Amsakar menjelaskan bahwa, BP Batam dalam kurun waktu terakhir belum mengalokasikan lahan sepeser pun imbas dari moratorium beberapa waktu lalu.
Di samping itu, lanjut Amsakar, pihaknya juga tengah memperbaiki LMS (Land Management System) agar pembaruan database untuk meningkatkan layanan pertanahan lebih optimal.
“Selain itu, ada beberapa hal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang perlu didetailkan kembali,” jelas dia.
Senada, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra menegaskan bahwa, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan keluhan pelaku usaha atau investor.
Dengan harapan, pertumbuhan investasi di Batam dapat lebih kondusif dan transparan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti beberapa persoalan terkait investasi. Tujuannya agar Batam dapat tumbuh pesat dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Li.
(red)
▴-▴





















































































