Keterangan Gambar : Silaturahmi pengurus SMSI Kepri ke Kejati Kepri, Kamis (13/8/2026). /arsip SMSI Kepri

KORANBATAM.COM - Upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat desa terus dipacu di Kepulauan Riau. Langkah konkret ini ditunjukkan melalui sinergi tripartit antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kepri dalam mengawal program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Komitmen bersama tersebut ditandai melalui agenda silaturahmi pengurus SMSI Kepri ke Kejati Kepri dan Sekretariat ABPEDNAS Kepri pada Kamis (13/8/2026).

Delegasi SMSI Kepri dipimpin langsung oleh sang Ketua, Rinaldi Samjaya, didampingi Sekretaris Zabur Anjasfianto serta Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan dan Kesejahteraan Nov Iwandra. Turut hadir pula Ketua SMSI Tanjungpinang Mohammad Rakhmat dan Ketua SMSI Bintan P. Arianto Pandiangan.

Dalam kunjungan ke Kejati Kepri, rombongan diterima oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kepri, Senopati, yang hadir mewakili Asisten Intelijen Kejati Kepri, Yovandi Yazid.

Ketua SMSI Kepri, Rinaldi Samjaya, menegaskan bahwa, gerakan ini merupakan derivasi strategis dari nota kesepahaman di tingkat pusat yang sebelumnya telah digagas SMSI Pusat bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan ABPEDNAS Pusat.

“Sinergi ini tidak boleh berhenti di aras pusat, tetapi harus membumi hingga ke daerah. SMSI Kepri berkomitmen mengambil peran aktif mengawal tata kelola pemerintahan desa. Media punya tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi, literasi hukum, serta pengawasan publik agar pembangunan desa berjalan di atas koridor aturan,” tegas Rinaldi.

Ia menambahkan, salah satu instrumen konkret yang disiapkan SMSI adalah pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa. Melalui wadah ini, pemberitaan mengenai tata kelola dana dan aset desa akan dikemas secara informatif, edukatif, serta berimbang guna meningkatkan literasi hukum aparatur maupun masyarakat desa.

Langkah responsif SMSI Kepri mendapat apresiasi positif dari pihak Kejaksaan. Kasi Penkum Kejati Kepri, Senopati, menilai bahwa kehadiran media merupakan elemen krusial dalam mendukung pendekatan preventif yang menjadi fokus utama Program Jaga Desa.

“Prinsip utama Jaga Desa adalah pencegahan. Kami berharap kolaborasi bersama media dapat menyebarkan pemahaman hukum secara presisi dan mudah dicerna. Jika aparatur desa paham aturan, potensi penyimpangan dalam administrasi maupun pengelolaan anggaran dapat kita minimalkan sejak dini,” kata Senopati.

Senada dengan Kejati, dukungan penuh juga mengalir dari ABPEDNAS Kepri. Dalam pertemuan terpisah di Sekretariat ABPEDNAS Kepri, Sekretaris ABPEDNAS Kepri Zulkaheri yang mewakili Ketua ABPEDNAS Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pengawasan di tingkat lokal.

Menurut Zulkaheri, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membutuhkan dukungan informasi dan pemahaman regulasi yang kuat agar fungsi pengawasan terhadap kepala desa dan perangkatnya tidak kebablasan serta tetap berlandaskan hukum.

“Kolaborasi ini sangat strategis. BPD memerlukan literasi hukum yang memadai agar fungsi kontrol berjalan optimal. Melalui edukasi berkelanjutan dan pemberitaan yang obyektif, kita bersama-sama bisa membangun budaya pemerintahan desa yang terbuka, tertib, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Zulkaheri.

Melalui integrasi fungsi edukasi media, pendampingan hukum aparat penegak hukum, dan pengawasan internal BPD, sinergi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem tata kelola desa di Kepulauan Riau yang jauh dari praktik penyimpangan dan berorientasi penuh pada kemajuan masyarakat.

 

(Redaksi KoranBatam)

---

▴-▴ ▴JNE BATAM▴ ▴-▴