Keterangan Gambar : Kepala BP Batam, Amsakar Achmad (kanan) bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026). /arsip BP Batam

KORANBATAM.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR-RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Dalam forum strategis yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Andre Rosiade tersebut, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menetapkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Angka ini sejalan dengan pagu indikatif yang telah disepakati sebelumnya.

Didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra beserta jajaran Deputi, Amsakar menegaskan bahwa, arah pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam pada 2027 bakal mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern”.

Guna mengoptimalkan efektivitas pencapaian target strategis tersebut, BP Batam mengusulkan pergeseran atau rekomposisi anggaran internal sebesar Rp131,26 miliar.

“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sebesar Rp2,44 triliun, sama dengan pagu indikatif. Namun, terdapat rekomposisi anggaran sebesar Rp131,26 miliar yang sebelumnya telah disetujui Komisi VI DPR-RI dalam RDP 17 Juni 2026,” ujar Amsakar dalam pemaparannya.

Amsakar menjelaskan, pergeseran anggaran tersebut secara khusus dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan baru serta percepatan pembangunan infrastruktur penunjang investasi di Batam. Secara menyeluruh, anggaran Rp2,44 triliun ini bertumpu pada dua pilar utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.

Di sisi pendapatan, BP Batam juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,44 triliun pada 2027. Penerimaan ini diproyeksikan bersumber dari unit-unit penghasil serta badan usaha di lingkungan BP Batam.

Adapun tiga kontributor utama penerimaan tersebut ditargetkan berasal dari:

1. Direktorat Pengelolaan Pertanahan.

2. Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta

3. Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.

Amsakar menaruh harapan besar pada pengawalan dan arahan dari Komisi VI DPR-RI agar pelaksanaan agenda pembangunan dapat berjalan efisien dan memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat maupun perekonomian nasional.

“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” tuturnya.

Merespons pemaparan tersebut, Komisi VI DPR-RI secara resmi menerima dan menyetujui penjelasan RKA BP Batam TA 2027. Pimpinan rapat, Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra, mengapresiasi kesiapan BP Batam dalam menyusun perencanaan anggaran secara terukur.

“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang,” kata Andre saat menutup persidangan.

 

(Redaksi KoranBatam)

---

▴-▴ ▴JNE BATAM▴ ▴-▴