Keterangan Gambar : Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi saat di Batam. /Dok. BP Batam

KORANBATAM.COM - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia mendukung langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mempercepat proses relokasi masyarakat Kawasan Rempang-Galang.

Tidak hanya itu, pihaknya optimistis jika pengembangan Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia bisa terealisasi dengan baik.

Bukan tanpa alasan, selain memberikan multiplier effect terhadap Kepri, proyek Rempang Eco-City juga akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

“Saya sudah sampaikan, pemerintah tak akan merelokasi masyarakat tanpa persiapan maksimal. Formulasi dan solusinya, per kepala keluarga (KK) diberikan lahan seluas 500 meter persegi (m2) disertai sertifikat. Pemerintah juga memberikan pembiayaan untuk membangun rumah tipe 45 senilai Rp120 juta per KK,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Rabu (13/9/2023).

Ia yakin dan percaya, BP Batam mampu untuk mewujudkan rencana pengembangan Rempang Eco-City tersebut. Sehingga, Batam sebagai lokomotif perekonomian Kepulauan Riau (Kepri) pun menjadi magnet investasi bagi Indonesia untuk menyaingi Singapura.

“BP Batam itu bertugas untuk menjadikan Kota Batam mengimbangi Singapura. Namun menjadi pertanyaan, kenapa setiap ada investasi besar masuk Batam, selalu saja ada hambatan. Ini ada apa? Tapi perlu diketahui, tidak ada urusan investasi yang selalu berjalan mulus. Yakinlah ini bisa terselesaikan,” ujar dia.

Bahkan, Bahlil mengungkapkan, jika Presiden Joko Widodo telah menugaskannya untuk kembali turun ke Batam guna mengawal percepatan relokasi masyarakat Rempang.

“Untuk investasi besar, selalu ada dinamikanya,” katanya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi investasi Rempang Eco-City.

Hal ini sangat beralasan. Mengingat, proyek pengembangan Rempang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PNS) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

“Kami diberikan tugas agar realisasi investasi bisa terselesaikan. Pengembangannya akan kita lanjutkan dengan rencana relokasi untuk saudara kita di Rempang. Kami sudah sepakat dari pusat ke daerah untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dengan baik,” tegas Rudi. (***)

---

▴-▴ ▴-▴