Keterangan Gambar : Rapat sejumlah OPD di lingkungan Pemko Batam, Sabtu (29/10/2022). /Pemko Batam

KORANBATAM.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah ditunjuk menjadi salah satu dari 24 instansi pemerintah sebagai pilot project pengukuran indek maturitas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Indeks Maturitas Nilai Dasar, Nilai Kode Etik Dan Kode Perilaku (IM-NKK) pada instansi pemerintah oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid menyampaikan, penunjukan ini berdasarkan karena Pemko Batam yang sistem meritnya sudah berjalan dengan sangat baik dalam menerapkan tata kelola manajemen kepegawaian.

“Atas nama Pemko Batam dan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KASN, dengan kesempatan ini kami bisa menjadi salah satu contoh bagi daerah lain,” ucap Jefridin di ruang rapat lantai II Kantor Walikota Batam, Sabtu (29/10/2022).

Jefridin menjelaskan, dalam pengukuran indeks maturitas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN oleh KASN memiliki empat kriteria yaitu pertama, penetapan kebijakan NKK dengan bobot 20 persen.

Kemudian penerapan internalisasi, institusionalisasi, eksternalisasi, inovasi dan survei penerapan NKK dengan bobot nilai 30 persen. Selanjutnya penegakan dengan nilai bobot 40 persen, dan keempat, kesinambungan sistem dengan bobot nilai 10 persen.

Lalu, Jefridin menambahkan, adapun upaya yang telah dilakukan Pemko Batam yaitu merevisi peraturan Walikota (Perwako) Batam di Nomor 26 tahun 2016 tentang kode etik pegawai di lingkungan Pemko Batam, menerbitkan surat keputusan (SK) Walikota Batam Nomor 375 tahun 2022 tentang tim penilaian mandiri indek maturitas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Pemko Batam, serta SK Walikota Batam Nomor 376 tahun 2022 tentang tim perumusan kode etik dan perilaku ASN di lingkungan Pemko Batam.

“Dengan adanya kegiatan itu, merupakan langkah terobosan Pemko Batam dalam mengawasi ASN dalam pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemko Batam terus melakukan semua perbaikan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari evaluasi tingkat asisten per-triwulan hingga per-semester.

Selanjutnya, Jefridin meminta dukungan dari OPD yang terkait seperti inspektoran, Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kominfo, bagian organisasi, bagian hukum yang  terlibat untuk segera melakukan pembahasan terkait penyediaan kriteria dan subkriteria indeks maturitas nilai dasar, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Batam.

“Penerapan disiplin pegawai terus ditingkatkan, mulai dari penilaian sistem kinerja yang berjenjang, hingga pemberian reward and punishment kepada ASN,” jelasnya.

Selain Batam, pemerintah kota yang juga berpartisipasi sebagai pilot projek ini, yakni Kota Mataram, Kota Pekanbaru dan Kota Pangkalpinang. Sedangkan instansi Pemerintah tingkat Provinsi yakni Provinsi Banten, Sumetera Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Kemudian tingkat lembaga negara yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfotik), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud dan Ristek), Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos), Lembaga Administrasi Negara, Badan Narkotika Nasional, Ombusman dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. (***)

---

▴-▴