Keterangan Gambar : Agenda rapat dengan investor dan pelaku usaha di ruang Balairungsari BP Batam, Selasa (3/6/2025). /BP Batam

KORANBATAM.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam dibawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra beserta 7 Deputi saat ini tengah menyusun daftar persoalan dan kajian penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Investor selama ini.

Tiga Deputi BP Batam mengundang para investor dan pelaku usaha pada Selasa (3/6/2025) di ruang Balairungsari BP Batam untuk berdiskusi dan mensosialisasikan skema Simplifikasi Perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Francis, Deputi Bidang Infrastruktur Mouris Limanto serta Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad memimpin jalannya diskusi dan paparan.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2029 dari Bapak Presiden adalah sebesar 8 persen dan untuk Batam lebih tinggi lagi yakni 10 persen,” tutur Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Francis.

“Kami saat ini terus safari mengunjungi Kawasan Industri untuk mengetahui persoalan dan aktif memetakan apa kendala investasi, kemudian merancang solusi-solusinya. Ini untuk menjaga tujuan investasi yang inklusif dan mencapai target pertumbuhan ekonomi dari Pak Presiden,” imbuhnya lagi.

Untuk mencapai target 10 persen tersebut, BP Batam mendesain sejumlah langkah stategis diantaranya:

a. Rencana simplifikasi perizinan lahan tanpa mengurus Fatwa Planologi dan Izin Pematangan Lahan.

b. Upaya mengembalikan sejumlah perizinan yang masih diterbitkan oleh K/L terkait dan dialihkan kembali ke BP Batam.

c. Membuat Dashboard Pengaduan Real Time untuk Pelaku Usaha.

d. One Stop Service terpusat (BP Batam dan Pemko Batam) dan upaya strategis lainnya.

Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto menambahkan bahwa, alur perizinan lahan yang sebelumnya memakan waktu lebih kurang 70 hari, kini akan dipersingkat dengan ditiadakannya Fatwa Planologi dan Izin Pematangan Lahan (IPL).

“Setelah kami lakukan kajian, Pematangan Lahan inilah yang menyebabkan tanah matang (gundul), karena fakta di lapangan hanya dimatangkan lalu tidak ditindaklanjuti pengalokasi lahan. Ini dapat menyumbangkan banjir,” kata Mouris.

Dengan kajian tersebut, BP Batam mendesain langkah-langkah simplifikasi perizinan dan mengundang para pelaku industri dan investor untuk bersama menyempurnakan desain simplifikasi yang telah dirancang.

“Dari kajian yang kami buat maka dibutuhkan penyederhanaan perizinan dan timeline yang cepat, ini yang sedang kami rancang dan pada kesempatan ini kami minta masukan dari para pelaku usaha untuk memperkaya rencana ini,” ujarnya.

Hal tersebut mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha dan pimpinan asosiasi. Mereka berharap apa yang telah dirancang dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Salah satunya, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (Rei) Batam, Robinson Tan.

“Terobosan sangat luar biasa bila perizinan di K/L bisa ditarik ke Batam. Kami pengusaha siap mendukung. Kami dari pelaku usaha properti juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah (BP Batam) dalam hal kepastian timeline perizinan yang terukur.  Karena Industri merupakan penyokong pertumbuhan ekonomi di Batam,” katanya.

Turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Kepolisian Daerah Provinsi Kepri, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk serta pimpinan asosiasi lainnya. (*)

---

▴-▴