



- Begini Pesan Mendalam Pangkogabwilhan I ke Prajurit Lanal Tarempa
- Pangkogabwilhan I Apresiasi Lanal Tarempa yang Lestarikan Sejarah
- Bupati Anambas Tekankan Pentingnya Pramuka Hadir Ditengah Masyarakat
- Polres Bersinergi dengan Pemkab dan Bulog Salurkan Beras Murah Bermutu
- Bupati Anambas Pimpin Upacara Kemerdekaan dengan Khidmat
- Meriah, Pentas Seni Kelurahan Tarempa Warnai Peringatan HUT ke-80 RI di Anambas
- Upacara HUT Kemerdekaan ke-80 RI Batam, Ada Penggagal dan Pemusnah Penyelundupan Narkoba 4 Ton di Barisan Tamu Kehormatan
- Detik-Detik Keberangkatan Pangkogabwilhan I, Bupati Anambas Lepas dengan Kesan Mendalam di Lanudal Matak
- Kukuhkan Paskibraka Anambas, Bupati Aneng Minta Pemuda Jadi Garda Depan Bangsa
- Pertamina Patra Niaga Sumbagut Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Promo dan Aktivasi Spesial Sepanjang Agustus
Pemkot Tanjungpinang Menunggak Pembayaran BPJS 2 Bulan

Keterangan Gambar : Logo BPJS Ketenagakerjaan. (Foto : istimewa)
KORANBATAM.COM, TANJUNGPINANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang sudah menunggak pembayaran iuran BPJS selama 2 bulan. Akibatnya, honorer yang mengabdi di Pemkot Tanjungpinang belum bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Selasa (8/9/2020).
“Iya benar, Pemkot Tanjungpinang ada menunggak. Terakhir menyelesaikan iuran di bulan Juni yang lalu,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang, Tri Sudarmadi, seperti dikutip dari LintasKepri, kemarin, Senin (7/9/2020).
Sudarmadi belum mengetahui pasti jumlah tunggakan Pemkot Tanjungpinang ketika ditanya.
“Untuk tunggakan angkanya saya belum tahu. Harus dilihat didata dulu,” kata Sudarmadi.
Dikatakan Sudarmadi, Pemkot Tanjungpinang sudah berusaha melengkapi persyaratan untuk mendapatkan BSU. Salah satunya sudah membayar iuran hingga bulan Juni 2020. Namun, bulan Juli dan Agustus belum dibayarkan.
“Pemkot Tanjungpinang sudah mengajukan semua honorernya untuk mendapatkan BSU dari pemerintah pusat dan data sudah lengkap,” ujarnya.

