Keterangan Gambar : Bupati Kepulauan Anambas, Aneng memaparkan dalam rapat paripurna fraksi, Kamis (24/7/2025). /1st

KORANBATAM.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna fraksi, Kamis (24/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng menyampaikan apresiasi dan penegasan atas berbagai isu strategis yang disampaikan masing-masing fraksi.

Menanggapi Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR), Bupati Aneng menegaskan bahwa, pemerintah daerah sepakat perubahan APBD 2025 harus mengacu pada agenda prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“Perubahan APBD 2025 akan diarahkan pada pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Ini penting demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Ia juga menegaskan, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan utang jangka pendek yang berkaitan dengan program pembangunan dan pelayanan publik secara bertahap, sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Bupati turut merespons soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dinilai penting oleh fraksi sebagai penunjang semangat kerja aparatur sipil negara (ASN).

“Pembayaran TPP tetap menjadi prioritas selama sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, TPP yang dibayarkan tepat waktu dan proporsional diharapkan dapat mendukung daya beli ASN dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Menurutnya, dalam perubahan APBD 2025 ini, alokasi anggaran diutamakan pada sektor yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bantuan sosial bagi kelompok rentan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

“Pemda juga terus mengarahkan belanja bantuan sosial agar tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.

“Kami terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperkuat kepatuhan wajib pajak, pengawasan dan perbaikan sistem pelaporan serta penagihan. Selain itu, kami juga melakukan transformasi digital dengan sistem yang terintegrasi dengan perbankan dan aplikasi berbasis web untuk monitoring real-time,” lanjutnya menjelaskan.

Tanggapan juga disampaikan terhadap pandangan fraksi. Bupati menyampaikan terima kasih atas kritik dan saran konstruktif, serta menyatakan kesepakatan bahwa perubahan APBD tidak boleh menjadi penambal kekeliruan perencanaan, melainkan bentuk adaptasi terhadap dinamika faktual.

“Belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat akan terus kami dorong agar proporsional dan berdampak langsung,” kata dia.

Ia pun menegaskan, perlunya keseimbangan antara belanja infrastruktur dan sektor sosial. Pemerintah juga tengah membenahi sistem percepatan pengadaan serta distribusi anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun.

Menanggapi saran fraksi terkait penataan transportasi laut dan distribusi tenaga kerja, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah menyusun kebijakan yang adaptif.

“Kami menyusun ulang kebutuhan SDM dan melakukan pemutakhiran data infrastruktur secara sistematis,” imbuhnya.

Pemda juga merespons pandangan Fraksi terkait pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi potensi PAD.

“Saat ini kami sedang memetakan potensi wilayah, khususnya di sektor perikanan, pariwisata, dan migas,” ungkap Bupati.

Ia menambahkan, ke depan, peta potensi ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal dan prioritas investasi.

Pemda juga menegaskan komitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengadaan barang dan jasa kini terus diperkuat melalui pengawasan berbasis teknologi informasi.

“Setiap program yang diusulkan dalam APBD didasarkan pada prinsip prioritas dan urgensi, serta dampaknya langsung terhadap masyarakat,” jelasnya.

Bupati menegaskan, hibah dan bantuan sosial harus memiliki perencanaan dan penerima yang jelas.

“Kami akan meningkatkan kualitas perencanaan hibah agar memberi efek ganda, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Dalam akhir tanggapannya, Bupati kepulauan Anambas, Aneng menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan pembiayaan dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Fiskal (DIF) . Ia juga mengingatkan perlunya mengantisipasi fluktuasi pendapatan akibat dinamika nasional dan global.

“Belanja akan diarahkan pada program prioritas dan produktif, sementara belanja tidak mendesak akan dirasionalisasi,” tegasnya.

Terakhir, Bupati menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD.

“Masukan dari DPRD menjadi penguat penting agar langkah yang kami ambil tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

(red)

---

▴-▴ ▴-▴