Keterangan Gambar : Juru bicara Fraksi PPIR, Linda dalam sambutannya dalam rapat paripurna, Kamis (24/7/2025). /1st

KORANBATAM.COM - Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (24/7/2025).

Dalam penyampaiannya, Fraksi PPIR memberikan apresiasi atas Nota Keuangan yang disampaikan Bupati Kepulauan Anambas.

Fraksi menilai tema perubahan APBD 2025 yaitu Optimalisasi Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Berkelanjutan sebagai tema yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah saat ini.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan nota keuangan perubahan APBD 2025. Fraksi kami siap mengawal kebijakan anggaran agar tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat,” ucap juru bicara Fraksi PPIR, Linda dalam keterangan tertulisnya.

Fraksi PPIR menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak, terlebih setelah Pemerintah Pusat (PP) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja, serta Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) nomor 29 tahun 2025 terkait penyesuaian alokasi transfer ke daerah.

“Kebijakan pusat ini tentu berdampak besar, mengingat lebih dari 90 persen APBD kita bersumber dari pendapatan transfer. Oleh karena itu, anggaran harus digunakan secara bijak, mengutamakan pelayanan publik, infrastruktur berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PPIR mengajukan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tentang mengoptimalkan alokasi anggaran transfer sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemprioritaskan belanja untuk pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Lalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi. Bahkan mengalokasikan belanja ke sektor produktif untuk menciptakan lapangan kerja.

Fraksi juga menyoroti perlunya penyelesaian beban hutang jangka pendek atas pekerjaan tahun-tahun sebelumnya.

“Kami mendukung penyelesaian beban hutang yang masih tertinggal agar tidak menumpuk ke tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Selain itu, mereka menegaskan pentingnya optimalisasi belanja pegawai dan sosial yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menurut mereka harus dilakukan tepat waktu.

“Pembayaran TPP ASN harus tuntas dan tepat waktu karena sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat serta ekonomi mikro secara keseluruhan,” ujar dia.

Fraksi PPIR juga mendorong inovasi digital dalam pengelolaan PAD. Menurut mereka, kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan kesadaran serta penerimaan pendapatan daerah.

“Inovasi digital sangat penting agar masyarakat mudah mengakses layanan pembayaran. Ini juga bisa membantu mengatasi penurunan pendapatan lain-lain daerah yang sah, yang dalam perubahan anggaran ini turun hingga 7 persen,” imbuhnya.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PPIR menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses perubahan APBD ini.

“Harapan kami, pembahasan perubahan APBD berjalan lancar, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat. Fraksi kami akan terus mengawal agar prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan benar-benar terwujud,” pungkasnya.

 

(red)

---

▴-▴ ▴-▴