



- BP Batam Gelar Expose Studi Kelayakan Pembukaan Jalur Roro Batam-Johor
- Pendaftaran HKI Berlanjut di Mega Mall, Kolaborasi Kanwil Kemenkum Kepri dan Disbudpar Batam
- Angkatan 2001 Santuni Anak Yatim Panti Asuhan At-Taqwa
- Pemkab Anambas Gelar Pasar Murah, Sediakan 400 Sak Beras dan Komoditas Pokok Harga Terjangkau
- Malam Apresiasi Tahun 2025: Melayu Diri, Penguat Karakter sebagai Cerminan Pendidikan
- Sekolah Rakyat: Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata
- BP Batam Jadi Narasumber Pembekalan KKN
- Hadapi Cuaca Ekstrem, Bupati Aneng Minta Seluruh Pihak Siaga dan Perkuat Ketahanan Pangan
- Bupati dan Wabup Kepulauan Anambas Kunjungi SKK Migas Sumbagut, Bahas Penguatan Program Masyarakat
- Harper Premier Nagoya Batam Raih Prestasi di Art of Hospitality 2025
BP Batam Dukung Sinergi Pengelolaan dan Penataan Kewenangan Kepelabuhanan di KPBPB

Keterangan Gambar : Kunjungan Deputi Bidang Perekonomian Setkab di BP Batam, Kamis (19/9/2024). /BP Batam
KORANBATAM.COM - Dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan penataan kewenangan kepelabuhanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sekaligus pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional, Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purwiyanto hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab), Satya Bhakti Parikesit, pada Kamis (19/9/2024), di ruang rapat Marketing Center BP Batam.
Deputi bidang Perekonomian Setkab, Satya Bhakti Parikesit menyampaikan bahwa, pentingnya kerja sama yang erat antara para pemangku kepentingan di pelabuhan Batam untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelabuhan di wilayah kerja KPBPB Batam.
“Kami ingin memastikan penataan sistem operasional di Pelabuhan Batam berjalan dengan baik antar stakeholder, sehingga pengelolaan pelabuhan bisa lebih efektif dan efisien,” ujar Satya dalam sambutannya.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menegaskan, BP Batam akan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat guna pengelolaan kepelabuhanan di wilayah kerja BP Batam yang lebih baik lagi. Terlebih BP Batam baru saja melakukan transformasi pengelolaan Terminal Umum Batuampar yang diharapkan mampu berkembang menjadi salah satu Terminal Peti Kemas berstandar Internasional dengan peningkatan efisiensi operasional serta layanan.
“BP Batam memiliki peran sebagai pendongkrak investasi dengan kewenangan yang diberikan untuk mengelola dan mengembangkan Batam termasuk di sektor kepelabuhanan, sehingga diharapkan dengan penataan kewenangan kepelabuhanan di KPBPB Batam semakin membawa angin segar bagi peningkatan realisasi investasi Kota Batam,” seru Purwiyanto.
Selain pembahasan terkait kebijakan, pertemuan ini juga dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung progres penataan kewenangan kepelabuhanan dan ekosistem logistik di Pelabuhan Batam.
Rapat koordinasi dan kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan dan program yang telah ditetapkan berjalan sesuai rencana.
Hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Perhubungan Laut, para Anggota Bidang BP Batam, Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Direktur Utama PT Persero Batam serta delegasi dari Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). (*)


