Keterangan Gambar : Kepala BP Batam, Amsakar Achmad (dua dari kiri) bersama Wakilnya, Li Claudia Chandra (paling kiri), berbincang dengan Kajati Kepri, J Devy Sudarso dalam agenda kunjungan silaturahmi dan koordinasi di ruang Kajati Kepri, Kota Tanjungpinang, Selasa (21/10/2025). /Dok. BP Batam

KORANBATAM.COM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (21/10/2025). Kunjungan itu disambut langsung Kajati Kepri, J Devy Sudarso di ruang Kajati Kepri, Kota Tanjungpinang.

Usai pertemuan, Amsakar menyebutkan kunjungannya bersama jajaran ingin meminta arahan dan petunjuk akan bagaimana upaya strategis lembaganya dalam mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan penerimaan negara.

“Bahasannya pada 2 hal, yang pertama akan melanjutkan kerja sama perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Kedua, yaitu tata kelola secara umum,” sebut Amsakar. 

Ia kemudian menekankan, pihaknya meminta pandangan dan arahan Kajati Kepri soal tata kelola melalui skema OIP atau Operator Investasi Pemerintah.

“Ini tinggal tim internal yang akan mendalami kembali, dalam waktu dekat akan dilakukan presentasi kembali kepada Pak Kajati,” ungkapnya.

Keberadaan OIP diketahui merupakan bagian penting dari strategi pengelolaan keuangan negara yang berorientasi jangka panjang. 

OIP memastikan bahwa uang negara tidak hanya digunakan secara konsumtif, tetapi juga dioptimalkan secara produktif untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

“Pak Kajati telah memberikan penekanan dan kita percaya dengan pertemuan ini akan ada kolaborasi yang lebih konstruktif lagi, karena spiritnya adalah membangun kemitraan dan sinergi,” ujar dia.

Sementara, Kajati Kepri, J Devy Sudarso menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap sinergi kedua lembaga dapat lebih meningkatkan akselerasi dalam upaya memajukan Batam. 

“Kehadiran BP Batam untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun Batam, diantaranya kami ingin memberikan pendapat hukum atau LO dalam hal sebagai operator investasi pemerintah. Kemudian, tata kelola dalam hal peningkatan PNBP, agar bisa ditingkatkan dan tata kelola investasi bisa berjalan baik,” imbuh Devy.

 

(*)

---

▴-▴