Keterangan Gambar : Ketua Alfi/Ilfa DPC Batam, Apin Maradonal. /Apin Maradonal

KORANBATAM.COM - Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau Indonesian Logistics and Forwarders Association (Alfi/Ilfa) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Batam, Apin Maradonal menyoroti soal video yang bernarasi soal razia barang impor di pusat perbelanjaan atau mal daerah Jakarta yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) viral di media sosial.

Ditemui di kantor Sekretariatnya di Jalan Tenggiri, Tanjungsengkuang, Batuampar, Sabtu (20/7/2024), Apin mengatakan, hal itu turut berdampak pada aktivitas para pedagang yang berjualan di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Batam.

Kondisi ini menjadi perhatian Ketua Apin Maradonald. Sebab, banyak importir yang menggunakan jasa mereka merasa khawatir untuk melakukan aktivitas tersebut.

Meskipun DJBC Kemenkeu membantah telah melakukan tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam video yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial itu. Namun masih saja menimbulkan kecemasan.

Malahan, beberapa hari terakhir terlihat banyak toko yang berada dalam mall di Batam memilih tutup karena takut pihak BC Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Dikenakan Tata Niaga Impor dari Pusat juga ikut turun melakukan razia.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Kota Teh Obeng ini banyak beredar barang-barang impor karena berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

“Para pedagang panik hingga berusaha menutup tokoknya serentak. Keresahan ini saya dengar sudah dari tanggal 18 Juli kemarin. Saya juga mendapat pesan Whatsapp bahwasanya ada razia. Namun tidak terlalu kita gubris, karena masih menunggu peraturan sebenarnya dari Permendag,” sebutnya kepada KoranBatam.

Beliau melanjutkan, jika melihat situasi di Batam semalam, baik dari anggota Alfi/Ilfa DPC Batam, keluarga, masyarakat ataupun media sosial, para pedagang di pusat perbelanjaan di mall pada ketakutan dan tutup semua karena mendapat informasi adanya kegiatan tersebut.

“Belum saya pastikan (kemarin, red), apakah benar razia di pusat perbelanjaan di Batam. Karena Batam berbeda dengan daerah lain yang merupakan daerah FTZ. Apalagi di Batam tidak ada pabrik tekstil, sepatu atau lainnya. Kita semua mendatangkannya baik dari luar negeri maupun dari daerah lain di Indonesia,” ujar dia.

Namun melihat situasi ini, kata dia, memang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. 

“Sejauh ini gudang-gudang logistik masih beroperasi. Hanya saja saat kita hendak menyalurkan ke si penerima barang menjadi terhambat terkait isu-isu ini. Hal inilah yang mendorong kami turun untuk memastikannya. Jangan sampai arus penyaluran barang di Batam terhambat,” tegasnya.

Dia khawatir, barang yang masuk tersebut seharusnya bisa murah, namun malah menjadi mahal karena tidak di distribusikan tepat waktu. Apalagi informasi razia tersebut dilakukan hingga tanggal 31 Juli mendatang.

“Saya sudah melakukan koordinasi dengan Ketua DPP Apindo Kepri, serta Ketua Kadin Batam agar sama-sama melihat situasi di lapangan dan silahkan terus beroperasi,” katanya.

Ia juga telah melakukan konfirmasi ke BC Batam karena akan mempengaruhi aktivitas di sektor logistik. Apalagi saat ini sudah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Pihak BC Batam telah menegaskan bahwa isu razia yang dilakukan BC Pusat tersebut tidak benar dan tidak akan terjadi di Batam. Dirjen BC juga sudah mengunggah klarifikasi di akun instagram bahwa kegiatan razia tersebut tidak benar,” terangnya.

Apin berharap kepada instansi pemerintah dan aparatur negara agar bisa bersama-sama untuk menciptakan situasi aman, kondusif di Batam, dan tidak membuat masyarakat semakin panik. Apalagi situasi yang tidak ada, jangan digiring opininya seperti Batam ini lagi kondisi zona merah.

“Batam itu adalah daerah bebas pajak, namun keluar dari Batam perlu pengawasan. Batam merupakan kota industri serta memiliki banyak investor, ditambah lagi merupakan kota pariwisata. Jangan gara-gara isu yang berkembang ini membuat Batam tidak menarik lagi,” imbuhnya.

Kalau adapun razia atau pengecekan sesuai dengan pereaturan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang baru harus melibatkan Kadin, Apindo, Asosiasi dan pihak terkait lainnya. 

“Biar kita sama-sama mengetahui apa yang menjadi larangan di daerah masing-masing. Saya rasa di Batam, asalkan barangnya itu tidak membahayakan dan tidak menjadi larangan negara seperti narkoba, minuman beralkohol, tentunnya tidak menjadi masalah asalkan perizinannya atau kuotanya telah diberikan,” kata dia.

Selaku Ketua, Apin akan menyampaikan kepada anggotanya yang melakukan forwarding serta menyampaikan kepada penerima barang yang memiliki usaha di mall mapun di ruko agar menjalankan usaha seperti biasa supaya tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap isu yang memang tidak ada tersebut.

“Intinya kita sudah pastikan ke pihak BC bahwa isu tersebut tidak benar. Dengan demikian, ini sudah bisa menampik kekhawatiran yang timbul di tengah masyarakat,” tukasnya.

(red)

---

▴-▴ ▴-▴ ▴-▴ ▴-▴