Keterangan Gambar : Olfriady Letunggamu (Osco) saat foto bersama Sandy. (Foto : Istimewa)

KORANBATAM.COM, Batam - Setelah keputusan pemerintah pusat, terkait masa depan Kota Batam, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, dalam Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas PP No 46 Tahun 2007, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, maka Kota Batam akan bertolak menjadi salah satu kota industri modern, dimana perputaran roda ekonomi akan melejit disana.

Ketua Perhimpunan Alumni Jerman, Olfriady Letunggamu (Osco) mengatakan, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka diharapkan walikota sebagai Ex-officio Kepala BP Batam, bisa dengan cepat merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi kepada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

"Ini merupakan momentum bagi pak walikota, dengan dilantiknya beliau sebagai Kepala BP Batam. Dengan begitu beliau bisa dengan cepat merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kota Batam," ujar Osco kepada KORANBATAM.COM, Selasa (3/12/2019).

Hal ini tentu berbeda ketika adanya otonomi daerah ada walikota dan BP Batam kala itu, sehingga dalam menentukan arah kebijakan bisa saja berbeda kendatipun beriringan dalam melakukan pembangunan Kota Batam.

"Tentunya berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Kota Batam. Ini penting, jangan sampai investasi digelontorkan, tapi yang kerja juga bukan rakyat Kota Batam," ujar Osco.

Dia mengaku jika banyak mendapat informasi dari investor yang berencana berinvestasi di Kota Batam, tetapi takut dengan kondisi perpolitikan yang tidak menentu. Akan tetapi dirinya meyakini bahwa Walikota Batam, Muhammad Rudi, akan bekerja dengan baik dan profesional seiring dengan telah dilantik sebagai Kepala BP Batam, sehingga tidak lagi akan ada masalah dualisme kewenangan.

"Kepala BP Batam sekarang dijabat ex-officio Walikota Batam, jadi dua instansi yang tadinya memiliki dualisme kewenangan, sekarang dipimpin oleh orang yang sama," ucap Osco.

"Terkait investasi, memang banyak yang menghubungi saya untuk berinvestasi di Kota Batam. Saya bantu mereka dengan menjelaskan bahwa keadaan sudah semakin baik saat ini dan Kota Batam 100 persen layak untuk berinvestasi," tambah Osco.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi Tetap Kamar Dagang dan Industri Republik Indonesia (Kadin RI), Robby Ferliansyah mengatakan, bahwa pembangunan Kota Batam akan semakin baik apabila pemimpinnya memahami apa yang telah direncanakan terkait dengan visi dari Kota Batam menuju kota industri modern.

"Dewan KPBPB sudah menyetujui dua Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Batam. Satu terkait dengan Aero Technic, satu lagi Digital Park," ujar Robby.

"Kalau pemimpinnya bukan orang Engineering atau tidak paham dunia digital, bisa-bisa pemimpinnya pikirannya kemana, anak buahnya kemana. Artinya Kota Batam sudah seharusnya dipimpin oleh orang yang visioner, anak muda yang mengerti engineering dan dunia digital," jelasnya.

Sekedar diketahui, pengembangan Kota Batam, tidak terlepas dari peran Presiden Soeharto yang ketika itu memprioritaskan pembangunan ekonomi yang tidak hanya bidang pertanian, akan tetapi juga bidang Industri.

Batam yang tadinya hanya sebuah desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Pulau Buluh, jauh dari fasilitas, sarana, prasarana, dan infrastruktur yang baik, diubah oleh Presiden Soeharto menjadi sebuah Kota yang modern.

Pembangunan Kota Batam dimulai oleh Presiden Soeharto dengan memerintahkan Direktur Utama PT Pertamina, yang juga menjabat sebagai Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi, Ibnu Sutowo, menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pada periode tahun 1971-1976.

Kemudian, tahun 1976-1978 dilanjutkan oleh JB Sumarlin yang juga menjabat sebagai Menteri urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada era inilah Pulau Batam ditetapkan menjadi Kawasan Berikat, dan memberikan banyak kewenangan kepada Badan Otorita, termasuk urusan pelabuhan, serta pengalihan sumber pendanaan dimana tadinya dibiayai oleh Pertamina, kini dibiayai langsung dari APBN.

Setelah era tersebut, BJ. Habibie memimpin Badan Otorita dimana beliau juga menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, pada tahun 1978-1998. Ini seiring dengan cita-cita Presiden Soeharto untuk mengubah Pulau Batam menjadi kawasan industri modern berteknologi tinggi.

Pada era inilah Batam melaju sangat pesat, bukan hanya berubah menjadi Kotamadya, akan tetapi mengubah arah pembangunan Batam menjadi menjadi Proyek Nasional yang memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional. (ilham/PR)

---