


- Rugikan Masyarakat, Li Claudia Beri Atensi Serius Aktivitas Penimbunan DAS Permata Baloi Batam
- LKPJ 2024 Disampaikan, Bupati Aneng Ini Merupakan Kewajiban Lembaga
- Kapolsek Bengkong Persilakan Warga Mudik Titip Kendaraan Gratis ke Kantor Polisi
- Batam Cetak Sejarah Pertama Kali Punya Juru Pelihara Cagar Budaya
- Utamakan Kepentingan Masyarakat, Li Claudia: Program Penanganan Banjir Jadi Prioritas
- H-9, Pemudik dengan Kapal PELNI Tembus 226 Ribu Orang
- Komitmen Tanpa Batas, BPJS Kesehatan Berikan Layanan JKN Selama Libur Lebaran
- Deputi VII BP Batam Ajak Masyarakat dan Pengembang Cegah Sedimentasi
- Li Claudia Instruksikan OPD dan Deputi BP Batam Gerak Cepat Atasi Persoalan Banjir
- Deputi IV BP Batam Tinjau Progres Pembangunan Rumah Baru Warga Rempang di Tanjung Banon
RDP bersama Komisi VI DPR RI, BP Batam Sampaikan Besaran Efisiensi 2025

Keterangan Gambar : Kepala BP Batam Muhammad Rudi (kanan) dan Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto menghadiri RDP dengan Komisi VI DPR-RI di gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (12/2/2025). /BP Batam
KORANBATAM.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (12/2/2025). BP Batam melaporkan rencana efisiensi atas Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga 2025.
Hadir Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, para Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II BP Batam.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan pihaknya sangat mendukung kebijakan efisiensi belanja sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Menindaklanjuti instruksi presiden dan sesuai hasil rapat pembahasan rekonstruksi efisiensi anggaran bersama kementerian keuangan (Kemenkeu) yang dilaksanakan pada hari selasa (11/2) kemarin, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP Batam 2025 menjadi Rp1.247.92 miliar dari semula sebesar Rp1.992,72 miliar,” kata Rudi.
Lebih lanjut, sebagai konsekuensi logis dari kondisi tersebut, pihaknya tak memungkiri akan ada sejumlah dampak penurunan kualitas terhadap layanan yang diberikan.
Kendati demikian, ia dan jajaran tetap berusaha maksimal melaksanakan layanan publik dan mendukung kebijakan prioritas pemerintah dalam menarik investasi dan menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing dan semakin modern.
“BP Batam akan terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam,” ujar Rudi.
Dalam kesempatan itu juga, ia menyampaikan apresiasi dan memohon dukungan kepada Pimpinan dan para Anggota Komisi VI DPR-RI bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis Batam baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan di masa akan datang.
“Kami tetap mengharapkan dukungan dari Komisi VI DPR-RI demi terwujudnya kawasan Batam Rempang Galang sebagai kawasan ekonomi yang berprestasi dan bermartabat seperti kawasan serupa di negara lain,” harapnya. (*)




