- Sambut Libur Sekolah, Pelni Tebar Diskon Tiket 30 Persen dan Dongkrak Kapasitas KM Kelud
- Batam Bersiap Gelar BIMAC ke-2, Magnet Marching Arts Asia Tenggara
- Gustian Juanda Putra Resmi Jabat Kasi Intel Kejari Batam yang Baru, Oklandy Badarudin Alwy Isi Posisi Kasubsi I Intelijen
- Teguhkan Komitmen Pelayanan Prima, Kasubsi Bimbingan Kegiatan Pimpin Apel Pagi Rutan Batam
- Sentuh Pelosok Puncak Jaya, Satgas Yonif Tuah Sakti Gelar Pengobatan Gratis di Kampung Iginikame
- Sentuhan Humanis Satgas Yonif 136 Tuah Sakti: Jadi Sahabat dan Keluarga Warga Lungguneri Papua
- 20 Jurnalis Terpilih dalam Program CIMB Niaga SJF 2026
- Pertamina IT Teluk Kabung Laksanakan Transplantasi Terumbu Karang di Pulau Pasumpahan, Semarakkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
- Kompetisi Liga Top Skor Batam 2026 Berakhir, Wagub Nyanyang Lepas 2 Klub Wakili Kepri di Level Nasional
- BP Batam Terima Audiensi Pengurus PMII, Bahas Isu Strategis Pembangunan
Wakil Kepala BP Batam Hadiri Entry Meeting BPK di Jakarta
Komitmen Wujudkan Pengelolaan Keuangan Transparan dan Akuntabel

Keterangan Gambar : Waki Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra (kanan), menghadiri entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan dan kepatuhan Kementerian dan Lembaga tahun 2024, di Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025). /BP Batam
KORANBATAM.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan dan kepatuhan Kementerian dan Lembaga tahun 2024, Selasa (4/3/2025).
Waki Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra hadir langsung dalam pertemuan awal (entry meeting) pemeriksaan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per semester II tahun 2024 dan pemberitahuan pemeriksaan semester I tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara (DJPKN) V.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPK-RI di auditorium kantor Pusat BPK-RI, Jakarta Pusat ini dipimpin oleh Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi.
Entry meeting pemeriksaan berlangsung bagi para entitas yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK-RI, di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), BP Batam, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BP Kawasan Sabang dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga, yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah Menteri yakni Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Agama Nasarrudin Umar.
Li Claudia menjelaskan bahwa, BPK-RI mengumumkan jika seluruh kementerian dan lembaga di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) V sampai dengan batas waktu 28 Februari 2025, telah menyampaikan laporan keuangan unaudited tahun 2024.
Oleh karenanya, BPK memberikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga yang telah berkomitmen dan serius dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di masing-masing institusinya, khususnya melalui penyampaian laporan secara tepat waktu.
Ia mengungkapkan, dukungan terhadap upaya BPK-RI dalam melakukan pemeriksaan dan asistensi dalam melaksanakan bagian integral untuk menciptakan transformasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Terima kasih tentu kepada BPK-RI atas upaya dan langkah preventif sekaligus memberikan asistensi kepada para K/L khususnya kami di BP Batam. Hal ini menjadi upaya fundamental dan menjadi bagian penting dari integrasi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di BP Batam,” ungkap Li.
Bersama Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Li menuturkan, ia beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel agar dapat kembali menghadirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 bagi BP Batam.
Wakil Kepala BP Batam yang juga Wakil Wali Kota Batam pun berkomitmen agar seluruh jajaran BP Batam dapat melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi BPK-RI untuk menjadi perbaikan di tahun ini.
Hal ini sebagai wujud komitmen kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang dikelola dengan lebih baik.
“Untuk mencegah temuan berulang, kami akan mendesiminasikan permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada seluruh jajaran, sehingga ke depan kita dapat memitigasi untuk pencegahan permasalahan terulang. Hal ini sesuai dengan masukan dari BPK dan segera kami akan sinkronkan dengan jajaran,” katanya. (*)
▴-▴




















































































