- Kolaborasi BP Batam dan IPB: Perkuat Tata Kelola Layanan Perizinan
- Wadirut Pertamina Patra Niaga Pastikan Keandalan Operasional di SPBU Batam dan IT Tanjung Uban
- Lakukan Topping Off: TelkomGroup Siap Operasikan Hyperscale Data Center NeutraDC Nxera Batam Dukung Ekosistem AI dan Cloud di Regional
- Disbudpar semakin Yakin Juara Umum, Tim Voli Putranya Percundangi Disperindag Batam
- Evaluasi Kinerja dan Investasi: BP Batam Siapkan Lompatan Besar di 2026
- Polisi Ditlantas Polda Kepri Bagi-bagi Sembako ke Ojol hingga Petugas Kebersihan di Batam
- Nikmati Hangatnya Senja dan Aroma BBQ di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam
- Mini Workshop Voice Over, Upaya BP Batam Cetak SDM Kreatif
- Kehangatan Sejuta Senyum Telkom Indonesia Bersepeda Berkah di Batam
- Pengurus Dokumen dan Penginapan 4 PMI Ilegal ke Kamboja di Bengkong Batam Diupah Rp120 Ribu Per Kepala
BP Batam Hadiri RDP dengan Komisi VI DPR RI, Bahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021

Keterangan Gambar : Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, pada Rabu (2/9/2020) malam. (Foto : istimewa)
KORANBATAM.COM, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021, pada Rabu (2/9/2020) malam, bertempat di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta.
Pada kesempatan ini, Wakil BP Batam, Purwiyanto, memaparkan RKA BP Batam Tahun 2021, di mana target penerimaan BLU/PNBP BP Batam pada 2021 merupakan sumber utama pendanaan untuk program pembangunan BP Batam tahun tersebut.
Wakil Kepala BP Batam menjelaskan, dalam RDP ini, BP Batam mengusulkan agar pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp1.789,66 miliar. Pagu alokasi tersebut diusulkan untuk mendanai dua program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Pandemi COVID-19 juga turut mempengaruhi ekonomi Batam dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam sejak awal triwulan II tahun 2020. Meski demikian, Purwiyanto, mengatakan, BP Batam tetap fokus pada pembangunan Batam tahun 2021, yaitu Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi, yang juga merupakan salah satu fokus pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
“Sejalan dengan itu, dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan 4 (empat) sektor prioritas, yaitu Industri Manufaktur, Industri Jasa, Kegiatan Logistik, dan Pariwisata,” ujar Purwiyanto, Kamis (3/9/2020).
Pada 2021, BP Batam akan mengusahakan dukungan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai aturan yang berlaku dengan menggunakan skema pola kerja sama pemanfaatan aset, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), kerja sama operasi (KSO), dan kerja sama pemanfaatan infrastruktur (KSPI), khususnya terkait dengan Pengembangan dan Pengelolaan Bandara Hang Nadim, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), dan beberapa kegiatan lain.
“Dengan pola kerja sama tersebut, kami berharap bahwa pembangunan di Batam dapat tercapai sesuai yang kami harapkan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kecepatan waktu penyelesaian pelaksanaannya,” kata Purwiyanto.
Sementara, Pimpinan sidang, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan, sesuai amanat Presiden RI, rancangan kebijakan APBN pada Tahun 2021 diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing ekonomi, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.789,66 miliar beserta kedua program yang diajukan oleh BP Batam. Kami berharap anggaran ini akan terserap dengan baik dan maksimal ke depannya,” ujar Martin Manurung.
Selain jajaran BP Batam, turut hadir dalam RDP tersebut, para anggota Komisi VI DPR RI, Sekretaris Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI, Rully Indrawan, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang, Iskandar Zulkarnaen.
(ilham)
▴-▴
▴-▴

























































































