Keterangan Gambar : Rakor Media Engagement antara Kemenko Polkam dan Lanud Hang Nadim bersama awak media di Hotel Aston Pelita, Lubukbaja, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (27/7/2025). /iam/KoranBatam

KORANBATAM.COM - Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik dan Keamanan (Polkam) dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Hang Nadim menggandeng media lokal di Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperkuat sinergi komunikasi publik dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di wilayah perbatasan.

Hal ini disampaikan saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Media Engagement antara Tim Deputi V Kemenko Polkam dan Lanud Hang Nadim di Hotel Aston Pelita, Kecamatan Lubukbaja, Kota Batam, Minggu (27/7/2025).

Deputi bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polhukam, Marsekal Muda (Marsda) TNI Eko Dono Indarto mengatakan, peran media sangat vital sebagai salah satu dari tiga pilar utama ruang publik bersama pemerintah setempat dan masyarakat.

“Transformasi digital tidak boleh menggerus eksistensi media yang kredibel. Kita harus perkuat kolaborasi agar media tetap menjadi saluran informasi yang sehat dan bertanggungjawab,” ucap Marsda Eko dalam forum kemarin siang.

Eko juga mengumumkan perubahan nomenklatur Kemenko Polhukam menjadi Kemenko Polkam sebagai bagian dari penyelarasan tugas dan fungsi kelembagaan. Dalam paparannya, Eko menyoroti tantangan kebebasan pers di Kepri.

Berdasarkan sinyalmen dari Dewan Pers, masih banyak persoalan terkait intervensi terhadap jurnalis, akses informasi publik yang terbatas hingga ketidakpatuhan terhadap kode etik pers dalam pemberitaan kelompok rentan.

Ia juga menggarisbawahi rendahnya tata kelola perusahaan pers yang berdampak pada independensi redaksi dan kesejahteraan wartawan.

“Kami berharap diskusi ini bisa menjadi jembatan solusi bersama. Persoalan kebebasan pers, keterbukaan informasi sampai profesionalisme media perlu ditangani secara menyeluruh,” jelasnya.

Dalam diskusi hangat lintas sektor tersebut, Kemenko Polkam menyoroti sejumlah masalah serius berdasarkan catatan Dewan Pers, seperti masih maraknya intervensi terhadap jurnalis di Kepri, dominasi akses informasi oleh kelompok tertentu serta pelanggaran etika dalam pemberitaan isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual dan kelompok rentan.

Kepala Bidang (Kabid) Media Massa Deputi V Kemenko Polhukam, Letnan Kolonel (Letkol) Korps Dinas Khusus (Sus) Muhammad Burhan menyebut bahwa, akses informasi publik di Kepri belum terbuka secara optimal dengan situs-situs resmi pemerintah yang minim pembaruan dan cenderung hanya menampilkan aktivitas kepala daerah.

“Beberapa jurnalis di daerah juga cenderung mengedepankan kecepatan ketimbang akurasi dan ini membahayakan kepercayaan publik. Selain itu, ketergantungan bisnis media terhadap pemerintah atau pihak swasta masih mengganggu independensi ruang redaksi,” ungkap dia.

Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Hang Nadim, Letnan Kolonel (Letkol) Korps Penerbang (Pnb) Hendro Sukamdani menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung keterbukaan informasi dan membangun kerja sama strategis dengan insan pers, termasuk di Kota Batam.

“Media memiliki peran yang sangat penting bagi kami dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, sekaligus mitra krusial menyampaikan informasi ke masyarakat. Di era banjir informasi seperti sekarang, sinergi antara aparat pertahanan dan keamanan serta insan media sangat dibutuhkan agar narasi positif bisa terus dibangun dan mencegah penyebaran berita hoaks,” jelas Hendro.

Lanud Hang Nadim, kata dia, selama ini telah menjalin kerja sama yang baik dengan media lokal maupun nasional dalam menyampaikan informasi secara transparan dan seimbang, khususnya di kawasan strategis seperti Batam.

“Kami berharap melalui forum silaturahmi dapat membangun pemahaman, kesepahaman dan kerja sama antara pemangku kepentingan, aparat pertahanan dan keamanan juga media untuk memperkuat ketahanan informasi serta menjaga semangat kebangsaan di tengah tantangan era digital,” imbuhnya.

Adapun sebagai informasi, dialog belanja masalah yang dilaksanakan tim dari Deputi V Kemenko Polkam Republik Indonesia ini merupakan kegiatan ketiga kalinya setelah sukses menggelar diskusi strategis bersama pihak Pemerintah Daerah (Pemda), Kepolisian serta Kejaksaan di daerah Tegal dan Kota Malang.

 

(iam)

---

▴-▴ ▴-▴