



- Erlita Amsakar Kalungkan Medali dan Serahkan Hadiah Lomba Lari Batam 10K 2025
- Ada 2 Paket Terbaru di Harris Resort Waterfront Batam
- Kepala BP Batam Pimpin Upacara Hari Koperasi Nasional ke-78
- Harlah PKSS ke-1 Tahun, Momentum Sumpah Setia Melayu-Bugis dan Pengangkatan Tokoh Nasional
- Amsakar Achmad Lepas Ribuan Peserta Batam 10K Diikuti Pelari dari Dalam dan Luar Negeri
- Terus Ingatkan Warga, Kapolsek Bengkong Sebar Banner WhatsApp Waspada Curanmor-Sambang di Titik Rawan
- Kepala BP Batam Lepas Batam 10K 2025
- Kunjungan Sembang Petang Kapolri ke Pesantren UAS, Sinergi Ulama dan Negara
- Dorong Optimalisasi Aset, BP Batam Gelar Konsinyering Penataan dan Pengembangan Agribisnis
- DinSum Tjap Nyonya Gratis untuk Peserta Daftar Ulang Lari Batam 10K
Kemendagri Gelar Rakor Virtual Pengendalian Inflasi di Daerah, Wakil Bupati dan FKPD Anambas Serius Mengikuti

Keterangan Gambar : FKPD Anambas saat mengikuti rapat virtual dengan Kemendagri, Senin(29/1/2023).
KORANBATAM.COM, ANAMBAS - Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra didampingi Sekretaris Daerah, FKPD dan Sejumlah Kepala OPD mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional , secara daring, yang berlangsung di Ruang Media Center Lt.2 Kantor Bupati, Senin (30/01/2023).
Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023, kegiatan ini diikuti oleh seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Mohammad Tito Karnavian pada saat membuka kegiatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi permasalahan global di Negara Indonesia terjadi akibat tingginya faktor ekonomi dan inflasi.
Adapun yang menjadi fokus dalam rapat tersebut adalah urusan pertanian, perdagangan, keuangan, sosial, perhubungan, ESDM, serta perencanaan pembangunan.
"Angka inflasi nasional sangat ditentukan dari kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, sehingga peran Pemerintah Daerah sangatlah penting," jelas Menteri Dalam Negeri.
Terdapat beberapa langkah dari Badan Pangan Nasional (BPN) dalam penguatan cadangan pangan nasional yaitu mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Logistik (Bulog) untuk menyerap gabah/beras petani serta penerbitan regulasi pendukung penguatan cadangan pangan Pemerintah.
"Sehingga dengan ditetapkannya regulasi berupa Perpres 125/2022, dan Perbadan 15/2022 BUMN Pangan bersama BPN, penguatan cadangan pangan pemerintah setidaknya menjadi lebih stabil,"ujarnya.
Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah berharap di tahun 2023 dapat meningkatkan anggaran dan bisa memperkuat jumlah kasturit diberbagai wilayah agar inflasi dapat dikendalikan sesuai rencana.
Wan Zuhendra menyebutkan setelah rapat koordinasi dengan Kemendagri maka pihaknya akan mengambil langkah konkrit dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.
"Tentu kita akan mengambil langkah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nanti kita akan rapat bersama dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti arahan dari Kemendagri ini," kata Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra. (Thoni /Jhon).


