Keterangan Gambar : Penyerahan dokumen kependudukan bagi anak naungan LKSA se-Kota Batam oleh Mensos-RI, Tri Rismaharini (tiga dari kiri) didampingi Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi (dua dari kiri), Rabu (24/1/2024). /BP Batam

KORANBATAM.COM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi berkesempatan untuk mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos-RI), Dr. (HC) Hj. Tri Rismaharini, MT dalam agenda penyerahan dokumen kependudukan bagi anak naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-Kota Batam, Rabu (24/1/2024).

Pada kesempatan ini, Tri Rismaharini menyerahkan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara simbolis kepada perwakilan anak naungan LKSA di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Program kolaborasi antara Kejari Batam dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap anak terlantar dan yatim piatu di bawah naungan LKSA agar mendapatkan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, memperoleh status kewarganegaraan, jaminan sosial dan pendidikan. Semoga dokumen kependudukan ini bisa bermanfaat untuk ke depannya,” ujar Rudi.

Ia berharap, program ini pun bisa terus berlanjut. Sehingga, permasalahan sosial berupa dokumen kependudukan anak terlantar dan yatim piatu di Batam bisa terselesaikan.

Mengingat, pertambahan penduduk di Batam cukup tinggi selama tiga tahun terakhir. Dimana, angka kelahiran bisa berkisar hingga 35 sampai 40 ribu dalam setahun.

“Pertambahan penduduk yang cukup besar di Batam ini mesti diantisipasi. Sehingga tidak ada lagi permasalahan sosial ke depan. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Ibu Menteri Sosial yang datang untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Batam,” ucap dia.

Sementara, Menteri Tri Rismaharini mengapresiasi langkah strategis Pemkot Batam dan Kejari Batam dalam menuntaskan permasalahan dokumen kependudukan bagi anak-anak tersebut.

Menurut Risma, ini merupakan langkah penting untuk memenuhi hak-hak anak asuh LKSA sekaligus membuka pintu dan kesempatan untuk mereka mendapatkan pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum yang layak.

“Setiap anak di Indonesia wajib dan berhak atas identitas diri. Ini semata-mata untuk keadilan. Saya mengapresiasi program ini karena pemerintah telah mengambil langkah penting untuk memenuhi hak-hak anak asuh LKSA,” ujar Risma. (*)

---

▴-▴ ▴-▴