



- PLN Batam Ingatkan Bahaya Main Layang-layang di Sekitar Jaringan Listrik
- PLN Batam Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Teguhkan Semangat Persatuan dan Apresiasi untuk Masyarakat
- Begini Pesan Mendalam Pangkogabwilhan I ke Prajurit Lanal Tarempa
- Pangkogabwilhan I Apresiasi Lanal Tarempa yang Lestarikan Sejarah
- Bupati Anambas Tekankan Pentingnya Pramuka Hadir Ditengah Masyarakat
- Polres Bersinergi dengan Pemkab dan Bulog Salurkan Beras Murah Bermutu
- Bupati Anambas Pimpin Upacara Kemerdekaan dengan Khidmat
- Meriah, Pentas Seni Kelurahan Tarempa Warnai Peringatan HUT ke-80 RI di Anambas
- Upacara HUT Kemerdekaan ke-80 RI Batam, Ada Penggagal dan Pemusnah Penyelundupan Narkoba 4 Ton di Barisan Tamu Kehormatan
- Detik-Detik Keberangkatan Pangkogabwilhan I, Bupati Anambas Lepas dengan Kesan Mendalam di Lanudal Matak
Legislator PDI-P Kritik Minimnya OPD Hadir Saat Paripurna APBD Tahun 2020

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Anambas, Hasnidar menandatangani persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah tentang Ranperda APBD Tahun 2020
KORANBATAM.COM, Anambas - Legislator PDI-P, Yusli YS mengkritik pemerintah daerah karena pada saat rapat Paripurna pengambilan persetujuan APBD Tahun 2020 minim kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apalagi momen tersebut OPD merupakan pelaksana teknis sehingga diperlukan untuk hadir menyaksikan apa yang akan dilaksanakan tahun 2020 mendatang.
"Instruksi ketua, saya melihat kehadiran dari OPD minim saat ini. Apalagi ini merupakan agenda yang sangat penting dan sakral karena ini menyangkut nasib rakyat dalam setahun kedepan,"ujar Yusli saat rapat Paripurna pengambilan persetujuan bersama Ranperda APBD tahun 2020 antara DPRD dan Kepala Daerah, Selasa(26/11/2019).
Mendapat reaksi itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris yang hadir disamping Ketua DPRD Anambas mengatakan Pemerintah daerah tidak anti kritik selagi kritikan itu sangan membangun.
"Mungkin sebagian kepala OPD ikut kegiatan pak Sekda. Disamping itu ada juga kegiatan lain di Siantan Selatan," kata Bupati Anambas, Abdul Haris.
Bupati juga menyampaikan, selain dikritik pihaknya juga menginginkan adanya pengawasan dari DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan. Apalagi jika kebijakan dianggap keliru tentunya perlu ditegur dan diarahkan agar apa yang diperbuat bisa tepat sasaran.
"Terimakasih atas kritikannya dan kami juga ingin ada pengawasan dari DPRD ini. Apalagi misalnya ada yang salah, jangan dibiarkan tentu perlu ditegur dan kami akan senang jika ada yang mengingatkan," ujarnya.(Hairol)

