BNPP dan Pemkab Anambas Bahas Pembangunan Infrastruktur dan Non Fisik di Perbatasan

Reporter : Koran Batam 03 Des 2019, 16:51:16 WIB KEPRI
BNPP dan Pemkab Anambas Bahas Pembangunan Infrastruktur dan Non Fisik di Perbatasan

Keterangan Gambar : Bupati Anambas, Abdul Haris saat bertemu dengan BNPP membahas pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik


KORANBATAM.COM, Tanjungpinang - Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Dewantoro, Senin (2/12/2019) di Tanjungpinang. Dalam pertemuan tersebut untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur.

"Kita  meminta dorongan kepada pihak BNPP agar dapat menyampaikan kepada Kementerian/Lembaga anggota BNPP untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas," kata Bupati Anambas Abdul Haris, Senin(2/12/2019).

Bupati juga berharap, setelah Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas bertemu dengan pihak BNPP, Kementerian/Lembaga terkait dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur yang menjadi kebutuhan sejumlah kecamatan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada kesempatan ini Abdul Haris menyampaikan, untuk percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, perdagangan, perikanan dan perkantoran.

"Kita juga sangat berharap untuk konektivitas dan pembangunan jaringan telekomunikasi," ujarnya.

 Abdul Haris juga menyampaikan, kecamatan yang ada saat ini masuk dalam kecamatan perbatasan. Menurutnya sebagai Kecamatan perbatasan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan dengan kecamatan lain.

"Beberapa  kecamatan perbatasan tersebut antara lain yakni  Jemaja Barat belum ada puskesmas, di Siantan Utara, termasuk juga untuk abrasi di Pulau Mengkait kemudian juga pasar perbatasan di ibu kota," ujarnya.

Bupati Anambas juga berharap karena dengan tumbuh dan berkembangnya penduduk setiap saat maka dibutuhkan pembangunan seperti pasar. Hal ini merupakan kebutuhan masyarakat karena pasar yang pernah dibangun oleh pemerintah pusat saat ini sudah banyak tak layak pakai lagi.

" Kita pasarnya dibangun dari tahun 70-an namanya pasar inpres, hari ini pasar itu sudah keropos dan juga sangat membahayakan bagi pengunjung pasar, sudah tidak layak lagi,"katanya.

Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain, Perwakilan Asdep Batas Darat, Asdep Pengelolaan Batas Laut dan Udara, Asdep Lintas Batas Negara, Asdep Potensi Darat, Asdep Potensi Laut, perwakilan Asdep Tata Ruang Kawasan Perbatasan serta Asdep Infrastruktur Fisik.(humas/Hairol)

 




Komentar Facebook

Komentar dengan account Facebook